Solok, RANAHNEWS.com — Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Batang Lembang serta Batang Gawan di Kota Solok dipastikan segera dimulai setelah memasuki tahap tender. Anggota Komisi V DPR RI asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda, menyebut proyek senilai sekitar Rp170 miliar itu akan dikerjakan dengan skema multi years contract selama dua tahun anggaran.
Kepastian tersebut disampaikan Zigo saat melaksanakan Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026/2027 di Kota Solok, Selasa (4/8/2026). Dalam kegiatan itu, ia meninjau Batang Lembang dan Batang Gawan bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Wali Kota Solok, Wakil Bupati Solok, Ketua DPRD Kota, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok, unsur Forkopimda, serta masyarakat setempat.
Menurut Zigo, percepatan rehabilitasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat.
“Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum telah menyepakati anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekitar kurang lebih Rp17 triliun. Program ini dilaksanakan bertahap hingga tahun 2029 sebagai bentuk komitmen pemerintah memulihkan daerah terdampak bencana di Sumatera Barat,” ujar Zigo.
Ia menjelaskan, penanganan Batang Lembang dan Batang Gawan semula belum masuk prioritas tahap pertama rehabilitasi dan rekonstruksi. Saat itu, pemerintah hanya memprioritaskan Batang Kuranji, Batang Maransi di Kota Padang, serta satu lokasi di Kabupaten Agam.
Namun, Pemerintah Kota Solok bersama DPRD dan Forkopimda memberikan jaminan bahwa proses pembebasan lahan akan diselesaikan sehingga proyek dapat dipercepat.
“Sebelumnya proyek ini masuk tahap kedua. Karena pemerintah daerah menjamin lahannya bersih dan siap, akhirnya bisa dimasukkan ke tahap pertama. Ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada Kota Solok,” katanya.
Zigo mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan proyek, terutama dalam penyelesaian persoalan lahan apabila masih ditemukan di lapangan.
“Kalau persoalan lahan tidak selesai, pekerjaan yang sudah dikontrak akan terhambat. Kami berharap semua pihak mendukung agar pembangunan berjalan lancar,” ujarnya.
Selain proyek pengendalian banjir, Zigo mengungkapkan Kota Solok memperoleh alokasi sekitar 224 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah pada 2026.
Ia mengatakan alokasi BSPS untuk Sumatera Barat meningkat dari sekitar 826 unit menjadi sekitar 8.471 unit sebagai bagian dari target pemerintah membangun tiga juta rumah dalam lima tahun.
“Kami terus mengawal agar masyarakat Kota Solok mendapatkan manfaat program ini. Namun seluruh penerima harus melalui proses verifikasi yang ketat dan berbasis aplikasi agar penyalurannya transparan serta tepat sasaran,” jelasnya.
Di sektor air bersih, Zigo menyampaikan usulan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Solok senilai sekitar Rp62 miliar telah lolos dalam sistem pengusulan pemerintah pusat. Apabila kondisi fiskal memungkinkan, pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada 2027, sementara penanganan darurat telah berjalan.
Untuk mendukung sektor pertanian, Kota Solok juga memperoleh 12 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) guna memperbaiki jaringan irigasi bagi petani.
Zigo menambahkan, percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok terus dikawal. Seluruh dokumen administrasi telah lengkap dan saat ini menunggu penyelesaian kajian teknis antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Solok segera menuntaskan persoalan administrasi pemanfaatan kios di Terminal Bareh Solok agar program revitalisasi terminal yang telah disiapkan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan.
“Kami optimistis persoalan ini dapat diselesaikan sehingga Kota Solok tidak kehilangan kesempatan memperoleh program revitalisasi terminal yang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Zigo. (rn/*/pzv)
Komentar