Padang, RANAHNEWS.com — Pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat membutuhkan langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi. Dalam konteks tersebut, DPRD Sumbar menegaskan kesiapan kelembagaan untuk mendukung percepatan pemulihan, termasuk melalui opsi pergeseran anggaran agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Senin malam (5/1/2026), di Istana Gubernur Sumbar.
Muhidi menekankan bahwa pendataan yang akurat harus segera ditetapkan sebagai pijakan utama dalam menyusun perencanaan pemulihan. Menurutnya, tanpa basis data yang jelas, upaya penanganan berisiko tidak tepat sasaran dan berlarut-larut.
Ia menegaskan pentingnya penentuan skala prioritas berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Perencanaan pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap, kata dia, harus dilakukan secara cermat dengan memastikan lokasi berada di luar zona rawan bencana.
Selain aspek keselamatan, Muhidi mengingatkan agar lokasi hunian juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi warga. Akses terhadap sumber mata pencaharian harus menjadi perhatian agar masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan hidup setelah direlokasi.
Di sisi lain, DPRD Sumbar juga menilai pemulihan pascabencana perlu dibarengi dengan upaya stimulasi ekonomi, terutama menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri. Masyarakat terdampak, menurutnya, dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan pekerjaan produktif dengan pemberian upah, sehingga ekonomi keluarga tetap bergerak di masa pemulihan.
“Secara keseluruhan, DPRD Sumbar mendukung langkah pemerintah daerah dalam proses pemulihan. Mulai dari pendataan hingga perencanaan, DPRD siap mendukung melalui pergeseran anggaran serta melakukan pengawasan,” ujar Muhidi.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi komitmen seluruh unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, serta kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Mahyeldi menilai tingginya tingkat kehadiran peserta FGD sebagai indikator kuatnya keseriusan bersama dalam mempercepat penanganan pascabencana, meskipun undangan disampaikan dalam waktu yang relatif singkat.
“Saya mengapresiasi kehadiran seluruh pihak. Walaupun undangan kita sampaikan dalam waktu singkat, tapi semuanya bisa hadir, baik secara langsung maupun daring. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk percepatan penanganan pascabencana,” katanya.
FGD tersebut diikuti unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota secara daring, Forkopimda kabupaten dan kota, serta perwakilan berbagai instansi dan kementerian terkait. Hadir pula perwakilan Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, serta satuan kerja dan UPT balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman. (rn/*/pzv)
Komentar