Jakarta, RANAHNEWS – Komisi V DPR RI memastikan Sumatera Barat menjadi salah satu penerima manfaat besar dari program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) tahun 2025. Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyebutkan total anggaran yang dikucurkan melalui program ini mencapai lebih dari Rp200 miliar hanya untuk tahap pertama.
“Alhamdulillah, program Komisi V bersama mitra kerja telah menghasilkan IJD tahap I yang diumumkan pada 27 Agustus lalu,” kata Zigo di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Ia merinci, untuk Sumatera Barat terdapat lima program prioritas dengan nilai besar. Di antaranya ruas Jalan Simpang III Siluat–Silaut III di Kabupaten Pesisir Selatan senilai Rp29,8 miliar, ruas Jalan Taratak Galundi–Alahan Panjang di Kabupaten Solok sebesar Rp8,5 miliar, serta ruas Jalan Sungai Sungkai–Log Batu Sandi di Kabupaten Solok Selatan dengan total Rp68,2 miliar melalui skema kontrak tahun jamak.
Selain itu, pembangunan Jembatan Lubuk Pauh di Kabupaten Tanah Datar juga masuk tahap pertama dengan total Rp28,3 miliar, serta perbaikan ruas Jalan Batas Kota Payakumbuh–Sitangkai dengan alokasi Rp75 miliar lebih melalui kontrak tahun jamak.
Zigo menjelaskan, dalam rapat kerja Komisi V bersama Menteri Pekerjaan Umum pada 4 September 2025 yang membahas evaluasi APBN 2025 dan RKA K/L 2026, diputuskan pula kelanjutan IJD tahap II. Kesepakatan ini diperkuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) 11 September 2025, dengan pola kontrak tahun jamak agar pelaksanaan lebih efektif.
Untuk Sumatera Barat, tahap II mencakup peningkatan Jalan Dama Gadang–Durian Jantung dan Jalan Ujung Guguang–Simpang Kuranji di Kabupaten Agam senilai Rp16 miliar, Jalan Piobang Koto–Panjang di Kabupaten Limapuluh Kota Rp4,5 miliar, serta Jalan Simpang Tiga Rumbai–Muara Tais di Kabupaten Pasaman senilai Rp35 miliar dengan kontrak berkelanjutan. Pelebaran Bukit Kanduang–Panjalangan di Kabupaten Solok juga mendapat alokasi Rp11,1 miliar.
Menurut Zigo, pengusulan IJD dilakukan masing-masing pemerintah daerah melalui aplikasi SiTIA. Usulan tersebut dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen readiness criteria dan kesesuaian dengan tema pembangunan yang ditetapkan. Dukungan Komisi V DPR RI juga menjadi salah satu faktor penting agar usulan bisa lolos seleksi.
“Inpres Jalan Daerah menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan di kabupaten dan kota. Program ini akan memperlancar akses transportasi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Zigo menambahkan, kualitas infrastruktur jalan yang lebih baik akan mendukung mobilitas pendidikan, aktivitas ekonomi, dan distribusi hasil pertanian. Dengan demikian, rantai pasok pangan menjadi lebih efisien dan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (rn/*/pzv)
Komentar