Wakil Wali Kota Padang Tegaskan Efisiensi Anggaran di Tengah Penurunan Dana Transfer

Parlemen395 Dilihat

Padang, RANAHNEWS — Pemerintah Kota Padang mulai menata arah kebijakan fiskal tahun depan dengan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 kepada DPRD. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, pada Senin (13/10/2025), Wakil Wali Kota Maigus Nasir memaparkan rancangan anggaran tersebut mewakili Wali Kota Padang.

Dalam laporannya, Maigus menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 direncanakan mencapai Rp1,12 triliun. Angka ini menjadi salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang.

Namun, dari sisi pendapatan transfer, terjadi penyesuaian dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,53 triliun atau turun sekitar Rp345,8 miliar, setara 18,4 persen dari kesepakatan awal. Penurunan ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

“Dengan pengurangan dana transfer pusat yang cukup signifikan, kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Maigus Nasir.

Ia menambahkan, total belanja daerah juga disesuaikan dari Rp3,31 triliun menjadi Rp2,79 triliun, atau berkurang sekitar Rp524,4 miliar (15,8 persen) dibanding rancangan sebelumnya. Kendati menurun, Maigus menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi prioritas pelayanan publik dan pembangunan strategis.

“Sesuai amanat undang-undang, hari ini kami menyampaikan nota pengantar R-APBD 2026. Mudah-mudahan dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, pembahasan APBD dapat diselesaikan tepat waktu,” katanya.

Untuk mendukung pembangunan daerah, nilai pinjaman daerah disesuaikan menjadi Rp81 miliar. Dana ini difokuskan pada revitalisasi Pasar Raya Padang, kawasan Pantai Padang, dan Kawasan Kota Tua — tiga sektor yang dianggap berpotensi besar menggerakkan ekonomi lokal.

“Revitalisasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika Pasar Raya, Pantai Padang, dan Kawasan Kota Tua tertata baik, kunjungan wisata dan aktivitas UMKM tentu akan meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan apresiasi atas penyampaian R-APBD tersebut. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk menelaah dan membahas setiap usulan secara mendalam agar kebijakan anggaran yang dihasilkan berpihak kepada masyarakat.

“Kita akan membahas R-APBD ini dengan cermat dan terbuka, agar keputusan yang diambil benar-benar mendukung kemajuan daerah,” ujar Muharlion.

Penyampaian R-APBD 2026 ini menjadi langkah awal penting dalam menyusun kebijakan fiskal yang adaptif di tengah dinamika keuangan nasional, sekaligus menegaskan komitmen Pemko Padang dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pembangunan berkelanjutan. (rn/*/pzv)

Komentar