Padang, RANAHNEWS – Dimulainya pembangunan Flyover Sitinjau Lauik disambut penuh suka cita oleh anggota Komite II DPD RI asal Sumatera Barat, H. Muslim M Yatim. Ia menyebut proyek strategis tersebut sebagai tonggak penting dalam sejarah infrastruktur Sumatera Barat yang layak disyukuri bersama.
“Pembangunan flyover ini merupakan jawaban atas keresahan masyarakat selama puluhan tahun. Jalur Sitinjau Lauik dikenal sebagai salah satu ruas jalan paling berbahaya di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Melalui flyover ini, kita berharap keselamatan dan kelancaran arus barang serta mobilitas warga semakin terjamin,” ujar Muslim M Yatim dalam keterangan tertulis di Padang, Minggu (4/5/2025).
Data dari kepolisian menunjukkan jalur Sitinjau Lauik telah mencatat lebih dari seratus kasus kecelakaan antara tahun 2020 hingga 2024. Sebanyak 36 korban jiwa tercatat dalam kurun waktu tersebut, sementara puluhan lainnya mengalami luka berat. Mayoritas insiden terjadi akibat rem blong pada kendaraan berat yang kesulitan melintasi jalan curam dan berkelok dengan kemiringan mencapai 22 persen.
Dengan panjang sekitar 2,78 kilometer dan nilai investasi mencapai triliunan rupiah, Flyover Sitinjau Lauik diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan pada ruas vital yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok.
Senator Muslim M Yatim juga mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru yang menurutnya sangat penting untuk menunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Ia menyoroti masih terhambatnya progres pengerjaan pada beberapa ruas, seperti Padang–Sicincin dan Sicincin–Bukittinggi, terutama terkait pembebasan lahan dan pendanaan.
“Jalan tol ini adalah proyek strategis nasional yang dapat membuka akses ekonomi baru dan mendorong percepatan pembangunan antarwilayah. Kami berharap tidak ada lagi hambatan berarti yang menyebabkan proyek ini stagnan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut. Sumatera Barat, menurutnya, memerlukan infrastruktur konektivitas yang kuat agar tidak tertinggal dari provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi.
“DPD RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan menyuarakan kepentingan masyarakat Sumbar di tingkat nasional. Kami tidak ingin proyek-proyek ini hanya menjadi janji tanpa pelaksanaan nyata,” tutup Muslim M Yatim. (rn/*/pzv)
Komentar