Padang, RANAHNEWS.com – Kebutuhan pemulihan sektor pertanian Sumatera Barat pascabencana terungkap jauh lebih besar setelah Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh turun langsung ke daerah. Hasil pencocokan data bersama Pemerintah Provinsi Sumbar dan pemerintah 19 kabupaten dan kota menunjukkan total kerugian dan kerusakan sektor pertanian beserta infrastruktur pendukung mencapai sekitar Rp 4,53 triliun.
Angka tersebut diperoleh setelah dilakukan pendalaman dan verifikasi data antara laporan pemerintah daerah dengan temuan lapangan. Nilai itu dinilai belum sepenuhnya tergambar dalam laporan awal yang sebelumnya disampaikan kepada pemerintah pusat.
Rahmat Saleh mengatakan, pembukaan data bersama pemerintah daerah memperlihatkan perbedaan signifikan dengan angka yang selama ini digunakan dalam pembahasan nasional.
“Begitu kita turun dan buka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas bahwa angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan recovery Sumbar jauh lebih besar,” kata Rahmat di Padang, Jumat (16/1/2026).
Ia menjelaskan, langkah turun langsung menjadi krusial untuk memastikan validitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan pemulihan. Selama ini, menurutnya, terdapat selisih antara laporan administratif dan kondisi riil kerusakan yang dialami petani serta infrastruktur pertanian.
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kerusakan bendungan tercatat mencapai Rp 2,06 triliun. Jaringan irigasi mengalami kerusakan senilai Rp 1,07 triliun, sementara kerugian langsung sektor pertanian mencapai Rp 1,22 triliun.
Selain itu, kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani (JITUT) tercatat sebesar Rp 156,87 miliar, serta embung senilai Rp 10,25 miliar. Jika diakumulasikan, total nilai kerugian dan kerusakan mencapai sekitar Rp 4,53 triliun.
Rahmat menegaskan, angka tersebut bukan asumsi politik, melainkan bersumber dari data teknis yang dimiliki dan dihimpun pemerintah daerah.
“Data ini harus menjadi rujukan utama pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pemulihan dan penganggaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang sebelumnya tidak tercantum dalam laporan resmi. Padahal, menurutnya, irigasi merupakan faktor penentu keberlangsungan produksi pangan.
“Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya,” kata Rahmat.
Selain persoalan data, Rahmat menilai proses pemulihan di lapangan masih terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Kondisi tersebut, menurutnya, memperlambat perbaikan irigasi skala kecil yang sangat dibutuhkan petani.
“Perbaikan berjalan lambat, sementara petani membutuhkan penanganan cepat. Banyak sawah rusak berat akibat perubahan alur sungai dan timbunan lumpur,” sebutnya.
Untuk mempercepat pemulihan, Rahmat menilai dukungan alat berat diperlukan agar lahan pertanian dapat kembali digarap dalam waktu dekat.
“Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu musim tanam terlewat, dampaknya panjang bagi petani,” ujarnya.
Rahmat berharap pembukaan data riil ini menjadi titik balik penanganan pascabencana di Sumatera Barat. Ia meminta pemerintah pusat tidak lagi berpatokan pada data lama dan segera menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi lapangan.
“Kalau kita mau pemulihan yang tepat sasaran, maka datanya juga harus jujur dan akurat,” pungkasnya.
Langkah turun ke daerah ini dilakukan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta pada Rabu (14/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Rahmat lebih dulu mempertanyakan akurasi data kerusakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pascabencana. Ia mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan darurat, termasuk penyaluran bantuan pangan, namun menilai data kerusakan belum mencerminkan kondisi riil Sumatera Barat.
“Tanpa mengurangi kepercayaan kami kepada tim kementerian, saya harus sampaikan bahwa data ini tidak tepat. Salah data akan berujung pada salah hitung anggaran,” ujarnya dalam rapat kerja.
Perbedaan data itulah yang mendorong Rahmat turun langsung ke Sumatera Barat dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan daerah. Dari proses tersebut, diperoleh data faktual yang menunjukkan besarnya kerusakan pada sektor-sektor vital pertanian. (rn/*/pzv)
Komentar