Jakarta, RANAHNEWS.com — Distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang diduga dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas pertambangan ilegal dan pembalakan liar di kawasan hutan menjadi sorotan Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh. Ia meminta PT Pertamina memperketat pengawasan penyaluran BBM agar tidak jatuh ke tangan pihak yang menggunakannya untuk kegiatan melanggar hukum.
Sorotan tersebut disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina, Kamis (12/11/2026). Dalam forum itu, ia memutar dua video dari unggahan seorang pengguna media sosial yang memperlihatkan tumpukan jeriken berisi BBM di kawasan hutan.
Bahan bakar dalam jeriken tersebut diduga merupakan Solar yang digunakan untuk mengoperasikan alat berat, termasuk ekskavator yang beraktivitas di kawasan hutan.
Rahmat mempertanyakan bagaimana pasokan BBM dapat menjangkau lokasi tersebut, terutama jika digunakan untuk mendukung kegiatan pertambangan ilegal dan pembalakan liar.
Ia juga menyoroti keberadaan sekitar 60 unit ekskavator di salah satu kabupaten yang beroperasi di kawasan hutan. Menurutnya, pengoperasian alat-alat berat tersebut membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar.
“Mesin-mesin alat berat itu tidak akan mungkin beroperasi kalau mereka tidak mempunyai BBM. Hutan tidak akan rusak kalau hanya dibabat dengan parang biasa. Tetapi begitu dibabat dengan ekskavator, mesin-mesin besar dioperasionalkan, itulah yang merusak hutan,” kata Rahmat.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, persoalan tersebut tidak terlepas dari kemungkinan adanya kelemahan dalam pengawasan distribusi dan penyaluran BBM.
Ia mempertanyakan bagaimana bahan bakar dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang diduga menjalankan aktivitas ilegal, padahal penggunaannya seharusnya diawasi agar tepat sasaran.
“Di mana letak kesalahannya? Persoalan ini ada ketika distribusi dan penyaluran BBM bermasalah, kemudian dijual kepada orang yang tidak tepat,” ujarnya.
Rahmat juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan distribusi BBM dapat menimbulkan dampak yang lebih luas apabila digunakan untuk mendukung aktivitas yang merusak kawasan hutan.
Ia mengaitkan persoalan pembukaan hutan di wilayah hulu sungai dengan bencana banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember lalu.
Dalam pemaparannya, Rahmat menyebut bencana tersebut mengakibatkan 1.053 orang meninggal dunia dalam satu malam. Selain itu, hampir 60.000 rumah mengalami kerusakan dan jumlah pengungsi mencapai hampir enam juta orang.
Menurutnya, aktivitas penebangan liar dan pembukaan hutan di kawasan hulu sungai perlu menjadi perhatian karena penggunaan alat berat untuk penambangan dan pembalakan dapat memperbesar kerusakan lingkungan.
Karena itu, Rahmat meminta Pertamina memberikan perhatian serius terhadap seluruh rantai distribusi BBM, mulai dari penyaluran hingga pengawasan penggunaannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah bahan bakar dimanfaatkan guna mendukung aktivitas ilegal.
Ia menegaskan, pengawasan distribusi BBM bukan semata-mata menyangkut tata kelola energi dan perusahaan, melainkan juga berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi keselamatan masyarakat. (rn/*/pzv)
Komentar