Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com — Setelah lebih dari dua dekade belum menemukan titik temu, persoalan batas wilayah administratif Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai kembali dibahas. Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, memfasilitasi pertemuan kedua nagari untuk mencari penyelesaian melalui musyawarah dan kajian berdasarkan data serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pertemuan berlangsung di Guest House Bupati Solok, Arosuka, Selasa (10/11/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintahan nagari, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, serta Tim Pusat Kajian Studi Universitas Negeri Padang (UNP).
Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolres Solok, Kepala DPMN Hendrianto, Camat Junjung Sirih dan X Koto Singkarak, Wali Nagari Muaro Pingai Dodi Hermen, serta Wali Nagari Saniang Baka Dakhpriadi.
Dalam arahannya, Jon Firman Pandu menyebut persoalan batas administratif kedua nagari telah berlangsung sekitar 23 tahun dan melewati beberapa periode kepemimpinan kepala daerah. Sejumlah upaya penyelesaian telah dilakukan, tetapi belum menghasilkan kesepakatan bersama.
Ia berharap pembahasan kali ini menjadi momentum untuk mengakhiri persoalan yang telah berlarut-larut. Seluruh pihak diminta mengedepankan pikiran jernih, menahan ego masing-masing nagari, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kita pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan terbaik yang bisa kita lakukan secara bersama, tentu dengan pikiran yang tenang,” ujar Bupati.
Menurutnya, dinamika dalam proses penetapan batas sebelumnya cukup tinggi dan telah menimbulkan dampak yang merugikan berbagai pihak. Karena itu, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang ke ranah hukum maupun kepolisian.
Jon juga menekankan perlunya memahami perbedaan antara batas wilayah administratif pemerintahan dan wilayah tanah ulayat. Penetapan batas administratif, jelasnya, bertujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, bukan mengubah ataupun menentukan kepemilikan tanah ulayat.
Terkait tahapan penyelesaian, ia menyampaikan bahwa hasil kajian dan kesepakatan yang telah melalui proses sebelumnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pengambilan keputusan.
“Akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Nagari Muaro Pingai Dodi Hermen menegaskan bahwa penetapan dan penegasan batas administratif harus berpedoman pada dasar hukum serta dokumen pendukung yang jelas.
Ia menilai hasil kajian tim masih perlu ditelaah lebih lanjut, terutama menyangkut kekuatan peta dasar yang digunakan sebagai rujukan. Dodi juga menyerahkan sejumlah dokumen historis dan peta wilayah milik Nagari Muaro Pingai untuk dijadikan bahan pembanding dalam pengkajian.
Menurutnya, seluruh dokumen tersebut perlu dipertimbangkan agar penetapan batas memiliki dasar hukum dan kekuatan pembuktian yang jelas.
Di sisi lain, Wali Nagari Saniang Baka Dakhpriadi berharap persoalan tersebut segera memperoleh penyelesaian. Ia meminta kondisi di lapangan, termasuk aktivitas pembangunan yang diduga telah memasuki wilayah Nagari Saniang Baka, diperiksa dan dicocokkan kembali berdasarkan data serta fakta yang ada.
Meski demikian, Dakhpriadi mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antarmasyarakat kedua nagari. Musyawarah, komunikasi, dan semangat persaudaraan harus tetap dikedepankan agar persoalan batas tidak memicu konflik sosial.
Dalam pertemuan itu, tokoh masyarakat Saniang Baka, Ustaz Rusmadi, turut memaparkan kronologi persoalan batas yang menurut keterangannya telah berlangsung sejak 2003.
Ia menjelaskan, berbagai pertemuan dan perundingan telah dilakukan, termasuk pematokan batas sementara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 4 Oktober 2003, mulai dari titik A1 hingga A11.
Namun, hasil pematokan tersebut mendapat penolakan dalam musyawarah Nagari Muaro Pingai pada 9 Oktober 2003. Penolakan itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan persoalan batas kedua nagari belum menemukan titik temu hingga sekarang.
Menutup arahannya, Jon Firman Pandu kembali menegaskan bahwa keputusan akhir harus mencerminkan kesepakatan bersama dan dapat diterima oleh kedua nagari.
“Nah, keputusan ini bukan hanya keputusan politik, tapi menjadi keputusan kita bersama,” tegas Bupati.
Melalui fasilitasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok berharap penyelesaian batas administratif Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai dapat berjalan secara objektif dengan mengacu pada data dan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjaga persatuan serta hubungan baik masyarakat kedua nagari. (E_J)
Komentar