Kabupaten Solok, RANAHNEWS -Kekeringan yang melanda Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, kian mengkhawatirkan. Lebih dari 70 hektare lahan pertanian kini terancam gagal panen akibat penurunan drastis debit air dari hulu, yang selama ini menjadi sumber utama irigasi. Situasi ini memicu perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, yang langsung turun tangan mengawal penyelesaian krisis tersebut hingga ke tingkat kementerian.
Persoalan ini dibahas dalam pertemuan lintas sektor pada Selasa (5/8/2025), yang melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pertanian, camat, serta sejumlah pihak terkait. Dalam forum itu, Rahmat menegaskan bahwa krisis air ini bukan hanya mengancam sawah produktif yang telah lama digarap petani, tetapi juga membahayakan masa depan sekitar 30 hektare sawah cetak baru yang belum sempat dimanfaatkan akibat kurangnya pasokan air.
“Masalah ini sudah saya kawal sampai ke kementerian terkait karena menyangkut lingkup kerja Komisi IV. Kita tidak bisa membiarkan petani terus menunggu,” ujarnya.
Data terakhir menunjukkan bahwa total luas lahan terdampak mencapai lebih dari 40 hektare sawah produktif dan 30 hektare sawah baru. Penurunan debit air dari kawasan hulu menjadi penyebab utama, diperparah oleh kerusakan lingkungan di sekitar perbukitan akibat kebakaran hutan beberapa waktu lalu.
Rahmat menekankan pentingnya penanganan menyeluruh, tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang dan berkelanjutan. Ia menyebut perlunya kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama dalam merehabilitasi kawasan hutan yang rusak.
“Kami sedang berkoordinasi agar Kementerian Kehutanan membantu pengadaan bibit produktif. Penanganan ini tidak boleh berhenti pada forum, tapi harus dilanjutkan dengan aksi nyata,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun dan mengajukan proposal resmi kepada kementerian terkait. Menurutnya, tanpa dokumen pengajuan yang terstruktur, pemerintah pusat tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkan bantuan.
“Kita butuh dokumen resmi sebagai dasar ke pusat. Tanpa itu, upaya dari pusat pun tidak bisa maksimal,” tegas Rahmat.
Ia menambahkan, komunikasi lintas sektor perlu diperkuat. Keterlibatan Balai Wilayah Sungai hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga disiapkan apabila diperlukan, mengingat krisis ini tidak hanya menyangkut pertanian, tetapi juga keberlanjutan ekosistem hutan dan air.
“Kita harus lihat ini sebagai satu kesatuan. Kalau hutannya rusak, air tidak mengalir. Kalau air tidak ada, sawah gagal panen. Ini tidak bisa ditangani secara sektoral,” ungkapnya.
Rahmat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. “Saya akan terus dorong dan kawal ini di pusat. Tapi tentu kita butuh gerak bersama. Pemerintah daerah harus responsif, masyarakat harus siap berkolaborasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Imran, mengungkapkan bahwa berkurangnya debit air sangat mungkin disebabkan oleh rusaknya kawasan hutan di sekitar perbukitan.
“Kebakaran hutan beberapa waktu lalu membuat kawasan pinus menjadi terbuka. Ini berdampak pada kemampuan kawasan tersebut menahan air hujan dan menjaga ketersediaan air tanah,” ujarnya. (rn/*/pzv)
Komentar