Jakarta, RANAHNEWS – Wacana perpanjangan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 60 menjadi 65 tahun kembali menuai perhatian. Bagi Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, kebijakan ini tidak bisa diambil secara seragam, apalagi tergesa-gesa, karena menyangkut keberlangsungan birokrasi yang adaptif dan profesional.
“Kalau semua ASN diperpanjang masa kerjanya tanpa seleksi yang ketat, regenerasi akan tersumbat. Birokrasi kita justru bisa kehilangan daya gerak dan semangat pembaruan,” tegas Rahmat saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Rahmat berpandangan bahwa regenerasi di tubuh ASN sangat mendesak demi menghadirkan gagasan segar, mempercepat transformasi digital, serta memberikan ruang bagi ASN muda yang lebih peka terhadap perubahan.
“ASN muda yang punya semangat tinggi dan melek teknologi harus diberi jalan. Jangan sampai potensi mereka terganjal sistem yang tertutup dan statis,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan ini sebaiknya tidak berlaku untuk semua jabatan. Pengecualian mungkin diberikan pada jabatan fungsional tertentu seperti peneliti, dosen, atau guru besar, yang masa produktifnya cenderung lebih panjang dan kebutuhan SDM-nya masih tinggi.
“Untuk jabatan struktural seperti kepala dinas, biro, atau direktur, regenerasi tetap menjadi keharusan. Kita tidak boleh mengorbankan energi baru demi mempertahankan status quo,” jelas Rahmat.
Ia menambahkan bahwa perpanjangan masa kerja ASN harus berbasis evaluasi menyeluruh, bukan sekadar berdasarkan usia atau lamanya menjabat. Menurutnya, tidak semua ASN usia lanjut memiliki kinerja yang masih sesuai dengan kebutuhan birokrasi masa kini.
“Seleksi ketat dan evaluasi berkala sangat penting. Jangan sampai niat baik ini justru melemahkan sistem meritokrasi yang sedang dibangun,” katanya.
Komisi II DPR RI, menurut Rahmat, akan terus mendorong agar wacana ini dibahas secara menyeluruh, dengan melibatkan akademisi, pakar birokrasi, serta perwakilan ASN lintas generasi.
“Suara dari bawah juga harus didengar, terutama dari ASN muda yang paling terdampak. Jangan sampai kebijakan ini hanya berpihak pada kenyamanan, bukan kemajuan,” pungkasnya. (rn/*/pzv)
Komentar