Padang, RANAHNEWS – Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Musfi Yendra, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai upaya mencegah korupsi di pemerintahan daerah. Ia meminta Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, untuk menghadirkan Komisi Informasi dalam rapat koordinasi kepala daerah agar prinsip transparansi dapat diterapkan secara efektif.
Menurut Musfi, seluruh kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, harus memahami dan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Salah satu cara efektif mencegah korupsi di pemerintahan daerah adalah dengan menerapkan transparansi. Saya berharap kepala daerah di Sumbar yang baru dilantik dapat memahami dan menjalankan keterbukaan informasi publik secara serius,” ujar Musfi pada Minggu, 2 Maret 2025.
Musfi menilai rapat koordinasi kepala daerah merupakan momen strategis untuk memperkuat pemahaman tentang keterbukaan informasi publik. Ia mengaku telah menyampaikan usulan kepada Gubernur Mahyeldi agar KI Sumbar diundang dalam rakor tersebut.
“Tahun lalu belum terealisasi. Saya berharap di periode kedua Mahyeldi-Vasko dan dengan banyaknya kepala daerah baru ini, KI Sumbar bisa dilibatkan dalam rakor. Ini penting agar semua kepala daerah memiliki pemahaman yang sama terkait transparansi pemerintahan,” jelasnya.
Komisi Informasi Sumatera Barat, lanjut Musfi, memiliki komitmen tinggi dalam mengawal keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan visi menciptakan badan publik yang informatif di Sumatera Barat.
“Tantangan keterbukaan informasi di Sumbar cukup besar. Banyak badan publik yang harus diawasi, mulai dari pemerintah provinsi, lembaga vertikal, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, sekolah, hingga pemerintahan nagari. Namun, saat ini Komisi Informasi baru ada di tingkat provinsi. Karena itu, kami membutuhkan dukungan penuh dari kepala daerah yang baru dilantik,” ungkapnya.
Musfi meyakini bahwa penerapan keterbukaan informasi publik secara optimal akan membantu mencegah praktik korupsi. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (rn/*/pzv)
Komentar