Padang, RANAHNEWS – Kunjungan kerja Menteri Sosial Drs. Saifullah Yusuf ke Sumatera Barat dimanfaatkan secara optimal oleh Anggota DPR RI Komisi VIII, Drs. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr., untuk mendorong para kepala daerah se-Sumatera Barat agar segera mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat. Program strategis ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dalam dialog bersama pilar-pilar sosial Kota Padang yang melibatkan SDM PKH, TKSK, Tagana, Pelopor Perdamaian, PSM, dan Pendamping Rehsos di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (29/4), Lisda Hendrajoni mengajak seluruh kepala daerah agar tanggap dan proaktif menyusun proposal demi memperluas jangkauan program tersebut.
“Saya mendorong seluruh kepala daerah di Sumatera Barat untuk proaktif menyiapkan proposal agar lebih banyak lagi anak-anak di Ranah Minang yang bisa merasakan manfaat dari Sekolah Rakyat ini,” tegas Lisda, yang dikenal luas dengan sapaan Bunda Lisda.
Ia menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan inklusif dan berkelanjutan. “Sekolah Rakyat ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak kita. Dengan pendidikan yang layak, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan berkontribusi bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Lisda menambahkan, sudah ada delapan hingga sembilan kabupaten/kota di Sumatera Barat yang telah mengajukan proposal, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan yang menawarkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Ia berharap lebih banyak daerah segera menyusul agar manfaat program ini merata.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tetap bisa mendapatkan pendidikan secara gratis.
“Program ini merupakan upaya Presiden untuk memberikan kesetaraan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Kami mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan. Target kami, program ini sudah dapat dijalankan di seluruh daerah mulai tahun depan,” jelas Gus Ipul.
Ia menambahkan, seluruh komponen sekolah mulai dari pembangunan fisik, fasilitas, tenaga pengajar, hingga kurikulum, akan disediakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Program ini akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA secara berkelanjutan dan gratis. (rn/*/pzv)
Komentar