Padang, RANAHNEWS — Dorongan untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat kembali ditegaskan melalui ajakan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, agar pemerintah daerah segera merampungkan dokumen perencanaan pemulihan. Ia menilai bahwa kecepatan penyaluran bantuan pusat sangat ditentukan oleh kesiapan daerah dalam menyediakan data kerusakan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Muhidi menekankan bahwa proses pencairan bantuan tidak akan berjalan optimal selama perencanaan teknis di tingkat daerah belum lengkap. Tanpa dokumen yang rinci, kata dia, kebutuhan perbaikan rumah warga hingga infrastruktur fisik akan sulit mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita harus segera menyiapkan semua dokumen perencanaan pemulihan. Pemerintah pusat membutuhkan data kerusakan yang lengkap sebelum bantuan disalurkan. Kalau daerah lambat menyiapkan itu, proses pemulihan juga akan ikut terlambat,” ujar Muhidi, Jumat (5/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pemulihan Sumbar mencapai nilai triliunan rupiah, meliputi perbaikan rumah, jalan, jembatan, hingga infrastruktur dasar lainnya. Situasi tersebut, menurutnya, tidak mungkin ditanggung hanya melalui APBD yang kapasitasnya terbatas.
“Kerusakan sangat luas. Untuk rumah dan infrastruktur fisik saja sudah membutuhkan anggaran besar. Maka, kolaborasi pusat dan daerah mutlak, diawali dari kesiapan perencanaan di tingkat daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa pendataan kerusakan di 16 kabupaten/kota hampir selesai, dengan estimasi kerugian sementara mencapai Rp1 triliun. Ia menyebut bahwa pemerintah daerah terus mempercepat penyusunan dokumen pemulihan agar dapat segera diajukan ke kementerian terkait.
“Setiap hari data diverifikasi. Kami memastikan semua kebutuhan masyarakat, terutama perbaikan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur vital, masuk ke dalam dokumen pemulihan. Ini menjadi dasar pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sumbar terus berkoordinasi dengan BNPB, Kementerian PUPR, dan kementerian lainnya agar proses pengajuan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tanpa hambatan.
“Sinergi pusat dan daerah harus berjalan kuat. Kita ingin masyarakat bisa segera kembali ke rumah layak dan akses publik dapat pulih secepatnya,” tuturnya. (rn/*/pzv)
Komentar