DPRD Sumbar Dorong Pembenahan Aset Rp79,02 Miliar dan Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah

Padang, RANAHNEWS.com — DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong pembenahan 22 aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah senilai Rp79,02 miliar yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal maupun masih bermasalah. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan terhadap kekayaan daerah sekaligus perbaikan tata kelola keuangan melalui penyempurnaan regulasi.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026), dengan agenda penyampaian hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Melalui Pansus Pengelolaan Aset yang diketuai Doni Harsiva Yandra, DPRD Sumbar mengidentifikasi 22 aset berupa tanah dan bangunan yang masuk kategori tidak termanfaatkan secara optimal (idle) maupun bermasalah.

Dari total nilai Rp79,02 miliar tersebut, aset idle tercatat sebesar Rp54,52 miliar, sedangkan aset bermasalah mencapai Rp24,50 miliar.

Persoalan yang ditemukan meliputi aset yang belum produktif, penguasaan oleh pihak lain, dokumen kepemilikan yang belum jelas, bangunan rusak berat, hingga pembangunan yang belum diselesaikan.

Sejumlah aset yang menjadi perhatian Pansus di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Bukittinggi, kolam air tawar di Harau, tanah bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH.

Pansus juga mencermati persoalan Rumah Dinas Kehutanan di Bukittinggi. Sebanyak 25 rumah diketahui telah bersertifikat atas nama penghuni sebagai rumah dinas Golongan III.

Sementara itu, aset bekas Dinas Pertanian di Jalan Raden Saleh, Padang, masih menghadapi persoalan dokumen kepemilikan serta penguasaan lahan oleh sejumlah pensiunan.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi DPRD Sumbar untuk mendorong penataan aset secara menyeluruh. Kekayaan daerah dinilai perlu diamankan dan dimanfaatkan secara optimal agar tidak sekadar tercatat dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daerah.

Selain persoalan tanah dan bangunan, Pansus turut menyoroti belum tuntasnya proses likuidasi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ).

Kedua perusahaan tersebut telah diputuskan untuk dilikuidasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2016. Namun, hampir sepuluh tahun berlalu, proses penyelesaiannya belum juga rampung.

Persoalan penyertaan modal daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP), termasuk tanah seluas 108 hektare, juga menjadi perhatian Pansus.

Sejumlah aspek yang membutuhkan kejelasan mencakup status hukum, komposisi saham, kewajiban pemegang saham, hingga pertanggungjawaban keuangan perusahaan.

Untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, Pansus merekomendasikan Gubernur Sumbar membentuk unit pelaksana teknis khusus pengelola aset. Alternatif lainnya adalah mengoptimalkan pengelolaan melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan/atau membentuk Perseroda pengelolaan aset.

DPRD juga mendorong pembentukan tim terpadu penyelesaian aset bermasalah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Tim tersebut diharapkan memiliki rencana kerja yang jelas, terukur, serta didukung anggaran yang memadai.

Selain itu, pemerintah provinsi diminta menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada DPRD setiap empat bulan.

Khusus persoalan likuidasi PT ATS dan PT DSJ serta penyertaan modal pada PT ARP dan PT PIP, Pansus merekomendasikan pembentukan pansus khusus agar penyelesaiannya dapat ditangani secara lebih terarah.

Seluruh rekomendasi tersebut disetujui dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chinsa Putra.

Persetujuan itu kemudian ditetapkan sebagai rekomendasi resmi DPRD Sumbar melalui Keputusan Nomor 20/SB/2026 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah.

Muhidi menegaskan, aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaannya tidak cukup hanya melalui pencatatan inventaris, tetapi harus disertai langkah pengamanan dan pemanfaatan secara optimal agar memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD Sumbar juga berkomitmen mengawal tindak lanjut rekomendasi Pansus agar tidak berhenti pada laporan dan dokumen, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret pemerintah daerah.

Dalam rapat paripurna yang sama, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan perkembangan kebijakan nasional, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi sebelumnya juga menjadi salah satu dasar penyempurnaan. Melalui perubahan tersebut, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin tertib, transparan, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum.

Terdapat enam aspek utama yang menjadi sasaran perubahan. Pertama, penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan. Kedua, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan.

Ketiga, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah. Keempat, penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS.

Kelima, penyederhanaan sistematika pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan. Keenam, penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk dalam kondisi darurat bencana.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan, pembahasan Ranperda tersebut harus dilakukan secara mendalam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan pembahasan yang matang, regulasi yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh perangkat daerah sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Selain dua agenda strategis tersebut, DPRD Sumbar juga menyetujui perubahan jadwal pelaksanaan reses anggota DPRD Masa Persidangan Pertama.

Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 11–19 Desember 2026 dimajukan menjadi 5–14 Desember 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memberikan waktu yang lebih memadai dalam penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sebelum penutupan buku akhir tahun.

Melalui rangkaian agenda tersebut, DPRD Sumbar terus mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara beriringan. Pembenahan aset daerah, penyelesaian persoalan BUMD, serta penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan daerah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Pengelolaan aset dan keuangan daerah yang tertib, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (adv)

Komentar