Padang, RANAHNEWS.com — Penyelarasan program pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Melalui rapat kerja bersama mitra kerja, Senin (9/11/2026), Komisi III mendorong agar alokasi anggaran disusun berdasarkan kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat kerja tersebut berlangsung di Ruang Khusus II Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat dan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Indra Datuak Rajo Lelo.
Pembahasan RAPBD 2027 menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD dalam mengawal penyusunan kebijakan keuangan daerah. Dalam forum tersebut, Komisi III bersama mitra kerja membahas dan menyelaraskan rencana program dengan alokasi anggaran yang akan disiapkan untuk tahun mendatang.
Sinkronisasi antara perencanaan program dan penganggaran menjadi salah satu fokus pembahasan. Langkah ini diperlukan agar setiap program memiliki sasaran yang jelas, sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Indra Datuak Rajo Lelo, mengatakan penyusunan RAPBD 2027 harus memperhatikan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran.
“Kami ingin memastikan bahwa penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar memperhatikan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Setiap program yang diusulkan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Indra.
Menurutnya, pembahasan bersama mitra kerja menjadi momentum untuk menyelaraskan program dan alokasi anggaran agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Harapan kita, anggaran yang nantinya disepakati tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” tambahnya.
Melalui pembahasan tersebut, berbagai kebutuhan pembangunan diharapkan dapat terakomodasi secara proporsional dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kapasitas fiskal daerah.
Rapat kerja ini sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Sumatera Barat menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Dengan pembahasan yang terarah dan terukur, RAPBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (adv)
Komentar