Dharmasraya, RANAHNEWS – Langkah besar menuju pemerintahan yang bersih dan transparan kembali diambil oleh Kabupaten Dharmasraya.
Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dharmasraya, Ariana Juliastuty, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk sinergi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Penandatanganan ini berlangsung di Kantor Bupati Dharmasraya, Pulau Punjung, Senin (02/09/2024).
Disaksikan oleh para pejabat penting seperti Sekretaris Daerah, H. Adlisman, Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Yefrinaldi, serta Asisten Administrasi Umum, H. Khairuddin, acara ini berlangsung dengan penuh optimisme. Turut hadir pula Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Irwan Zamrud, Kepala Bapperida, H. Pariyanto, dan jajaran Kepala Seksi dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya.
Dalam sambutannya, Bupati Sutan Riska menyatakan rasa optimis terhadap kolaborasi ini. “Kami sangat menyambut baik kerja sama ini. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan pembangunan di Dharmasraya berjalan dengan taat azas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sutan Riska menambahkan bahwa adanya kerja sama dengan Kejaksaan akan memberikan kenyamanan bagi Pemkab Dharmasraya dalam menjalankan tugas-tugasnya. “Dengan adanya bimbingan dan saran hukum dari Kejaksaan, kita akan semakin percaya diri dalam melaksanakan program-program pembangunan,” lanjutnya.
Nota Kesepahaman ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintahan, melalui konsultasi hukum, pertimbangan hukum, serta pendapat legal (legal opinion). “Ini bukan hanya soal tata kelola yang baik, tapi juga soal bagaimana kita mempersiapkan perangkat daerah agar lebih paham hukum, sehingga tidak ada lagi kesalahan yang bisa merugikan daerah maupun masyarakat,” tegas Sutan Riska.
Lebih lanjut, kerja sama ini juga mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia di kedua belah pihak. Melalui berbagai program seperti penelitian, lokakarya, workshop, dan kegiatan sejenis, diharapkan kompetensi hukum dan administratif di lingkungan Pemkab Dharmasraya semakin terasah.
Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Ariana Juliastuty, menyatakan komitmen penuh Kejari untuk mendukung Pemkab Dharmasraya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. “Kami siap memberikan pendampingan hukum, baik melalui konsultasi langsung maupun pelatihan-pelatihan yang dapat membantu Pemkab menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada,” ungkapnya.
Dengan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan Kejaksaan, diharapkan tata kelola pemerintahan di Dharmasraya akan terus berjalan dengan baik, menciptakan suasana pembangunan yang kondusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang amanah, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dharmasraya semakin siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. (Yanti)
Komentar