Padang, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memaparkan secara rinci dampak banjir dan longsor yang melanda wilayahnya sebagai dasar percepatan pemulihan pascabencana. Paparan tersebut disampaikan Bupati Pasaman Barat, Yulianto, dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kamis (8/1/2026).
Rapat koordinasi itu dibuka Sekretaris Utama BNPB Rustian dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Arry Yuswandi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat turut hadir Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, kepala organisasi perangkat daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam paparannya, Yulianto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan pascabencana, terutama pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan.
“Pemerintah daerah berkomitmen mendukung kebijakan penanganan pascabencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan fisik, tetapi juga harus dibarengi penguatan mitigasi untuk menekan risiko bencana ke depan,” ujar Yulianto.
Ia memaparkan, bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 di Kabupaten Pasaman Barat mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan tiga orang dinyatakan hilang. Selain korban jiwa, bencana tersebut merusak 83 rumah, 17 ruas jalan, dan 15 jembatan. Sebanyak 16 sekolah terdampak, disusul kerusakan lahan pertanian seluas 603,39 hektare.
Dampak lainnya mencakup kerusakan satu pasar dan tujuh kios, 23 tempat ibadah, serta tiga fasilitas kesehatan. Pada sektor perumahan, nilai kerusakan tercatat sebesar Rp6.115.200.000 dengan nilai kerugian Rp736.500.000, sehingga total mencapai Rp6.851.700.000.
Sektor infrastruktur mencatat nilai kerusakan Rp403.275.469.320,55 dan kerugian Rp269.974.330.000,00 dengan total Rp673.249.799.320,55. Sementara itu, sektor ekonomi mengalami kerusakan sebesar Rp17.664.170.468,40 dan kerugian Rp33.703.416.000, sehingga total mencapai Rp51.367.586.468,40.
Pada sektor sosial, nilai kerusakan tercatat Rp1.943.465.000,00 dengan kerugian Rp559.000.000,00 atau total Rp2.502.465.000,00. Adapun dampak lintas sektor mencakup kerusakan Rp24.555.200 dan kerugian Rp644.790.000 dengan total Rp669.345.200.
Berdasarkan perhitungan tersebut, estimasi kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pasaman Barat meliputi sektor perumahan sebesar Rp5.733.000.000, sektor infrastruktur Rp680.875.955.908,42, sektor ekonomi Rp23.540.738.231, sektor sosial Rp2.597.988.200, serta lintas sektor Rp133.862.494.000. Total kebutuhan anggaran mencapai Rp846.610.176.339,42.
Sekretaris Utama BNPB Rustian menegaskan bahwa finalisasi dokumen R3P menjadi fondasi utama percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana dan akuntabel.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat tepat sasaran. Berdasarkan dokumen R3P ini, BNPB siap mendukung penuh proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak melalui kementerian terkait,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi menambahkan, penyusunan R3P dilakukan dengan semangat Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana melalui pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable.
“Melalui finalisasi dokumen R3P ini, kami optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur. Sumatera Barat diharapkan tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi wilayah yang lebih tangguh dan aman dari bencana di masa depan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Yulianto bersama 12 bupati dan wali kota dari daerah terdampak turut menandatangani komitmen Sumbar Bangkit sebagai bentuk kesepahaman dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. (rn/*/idn)
Komentar