Pesisir Selatan, RANAHNEWS – Meski Pemilu Serentak 2024 telah usai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan tak lantas berdiam. Mereka langsung bergerak melakukan koordinasi menyeluruh guna mengawal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang menjadi dasar pembentukan daftar pemilih tetap pada pemilu mendatang.
“Tidak ada waktu kosong. Setelah evaluasi, kami langsung siapkan pengawasan PDPB dengan berbagai pendekatan,” kata anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki, Rabu (25/6), di Kantor Bawaslu setempat.
Bentuk pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan instansi pemerintah hingga ke tingkat nagari. Bawaslu menggandeng stakeholder seperti wali nagari, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komando Distrik Militer, hingga Cabang Dinas Pendidikan.
Menurut Afriki, koordinasi dengan pemerintah nagari ditujukan untuk menelusuri data penduduk yang pindah domisili atau telah meninggal dunia. Sementara itu, Kankemenag difokuskan pada pendataan siswa usia 17 tahun di pondok pesantren, dan Cabdin Pendidikan menyasar siswa dari SMA dan SMK.
Untuk memastikan akurasi, Bawaslu juga merencanakan uji petik terhadap data hasil koordinasi. “Sampel uji petik penting agar kami bisa memastikan KPU memperbaharui data secara akurat dan tidak memasukkan pemilih yang tidak memenuhi syarat,” jelas Afriki.
Anggota Bawaslu lainnya, Nurmaidi, menyatakan pengawasan juga dilakukan lewat penerbitan saran perbaikan bila ditemukan kekeliruan data atau prosedur. Ia bahkan sedang terjun langsung melakukan koordinasi di Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, terkait data pemilih masuk, keluar, dan meninggal dunia.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan, Rinaldi, mengungkapkan bahwa pengawasan PDPB dilakukan secara massif oleh seluruh jajaran hingga ke lapangan, meski tanpa dukungan anggaran khusus. Pengawasan difokuskan pada 66 nagari di sembilan kecamatan, dengan melibatkan enam lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan Disdukcapil.
“Kami bentuk 11 tim untuk menyasar sembilan kecamatan dari total 15 kecamatan yang ada. Meski dalam kondisi efisiensi anggaran, upaya pengawasan tetap kami lakukan secara optimal,” ujar Rinaldi.
Langkah ini dilakukan demi memastikan data pemilih benar-benar akurat dan mencegah potensi masalah seperti pemilih ganda, pemilih siluman, atau warga yang kehilangan hak suara di hari pemungutan suara. (rn/*/pzv)
Komentar