Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com — Di tengah pemulihan Kabupaten Solok setelah bencana banjir bandang dan longsor, DPRD Kabupaten Solok tetap menjalankan fungsi penganggaran dengan menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Solok atas Ranperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2027, Senin (28/9/2026).
Paripurna berlangsung di Gedung Perpustakaan dan Arsip di Koto Baru. Gedung DPRD Kabupaten Solok belum dapat digunakan secara normal setelah terdampak bencana.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Hadir pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, kepala OPD, camat, serta undangan lainnya.
Pelaksanaan rapat berlangsung dalam suasana keprihatinan. Dalam beberapa hari terakhir, pimpinan dan anggota DPRD turut memantau kondisi masyarakat serta fasilitas pemerintahan yang terdampak bencana.
Namun, agenda kelembagaan tetap berjalan. Pembahasan RAPBD 2027 menjadi bagian dari tahapan penganggaran daerah yang perlu dilanjutkan di tengah kondisi pascabencana.
Pandangan umum Fraksi PKS yang disampaikan juru bicara Drh. Basrizal menyoroti pentingnya penyusunan anggaran yang terukur, realistis, tepat guna, dan memiliki asas manfaat. Penanganan serta pencegahan bencana, infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan perhatian terhadap nagari yang masih tertinggal turut menjadi perhatian.
Fraksi PKS juga menyoroti Ranperda tentang pencegahan kekerasan seksual dan Ranperda Wisata Halal. Fraksi tersebut menyatakan setuju agar pembahasan RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Fraksi Gerindra melalui Hafni Hafiz menekankan agar RAPBD 2027 dapat menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang terdampak bencana. Mitigasi, evaluasi penanganan bencana, normalisasi, serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat menjadi perhatian.
Fraksi tersebut juga menyoroti perlunya perhatian terhadap bangunan pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat bencana serta penetapan skala prioritas di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Fraksi PPP melalui juru bicara Endang Fitri Ayu Karlina menekankan penguatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah, digitalisasi pendapatan, akurasi data objek pajak, pengelolaan aset, serta serapan anggaran menjadi sejumlah hal yang disoroti.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui Misardi, S.Sos., menekankan sinergitas pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Sektor pertanian, UMKM, pariwisata, sumber daya manusia, lapangan kerja, pemerataan pembangunan, perlindungan sosial, dan jaminan sosial turut menjadi perhatian.
Fraksi Demokrat melalui Ismael Koto, SH., menyampaikan keprihatinan atas bencana yang melanda Kabupaten Solok. Fraksi ini juga menyoroti PAD, pembiayaan, belanja, capaian RPJMD, serapan anggaran, tenaga PPPK paruh waktu, sistem manajemen talenta, serta pengisian struktur OPD yang masih kosong.
Perbaikan kantor pemerintahan terdampak bencana, kondisi masyarakat korban bencana, penertiban kawasan, dan reboisasi juga menjadi bagian dari pandangan Fraksi Demokrat.
Fraksi NasDem melalui Tony Devisa menekankan perhatian terhadap proses pemulihan pascabencana, khususnya sarana dan prasarana, kebutuhan air bersih, serta infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Fraksi Golkar melalui Olzaheri turut menyoroti PAD, SiLPA, dan penanganan pascabencana. Evaluasi berkala terhadap anggaran dinilai diperlukan agar belanja daerah tetap sesuai sasaran dan skala prioritas.
Sementara itu, Fraksi Hanura-PDIP melalui juru bicara Sultan Muhammad Bahri menekankan agar RAPBD 2027 memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ekonomi masyarakat, pertanian, UMKM, dan infrastruktur dasar menjadi sejumlah bidang yang mendapat perhatian.
Dampak bencana juga menjadi perhatian fraksi tersebut, termasuk penguatan sistem mitigasi serta pelaksanaan pembangunan yang profesional dan akuntabel.
Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar pembahasan RAPBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir dalam rapat tersebut menekankan sejumlah agenda yang perlu ditindaklanjuti, termasuk penyelesaian peruntukan Transfer ke Daerah (TKD), evaluasi APBD Perubahan, serta pengecekan kondisi kantor pemerintahan yang terdampak bencana.
Pelaksanaan paripurna di tengah kondisi tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kerja kelembagaan dengan situasi pascabencana. Gedung DPRD yang belum dapat digunakan secara normal membuat agenda rapat dilaksanakan di lokasi lain, sementara proses penganggaran tetap berjalan.
Pandangan fraksi-fraksi dalam paripurna juga menempatkan dampak bencana, pelayanan publik, infrastruktur, serta kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027. (adv)
Komentar