Bawaslu Sumbar Perkuat Digitalisasi dan Standardisasi Tata Kelola Arsip

Padang, RANAHNEWS.com — Digitalisasi dan standardisasi menjadi fokus Bawaslu Sumatera Barat dalam membenahi tata kelola arsip di seluruh jajaran pengawas pemilu. Penguatan sistem kearsipan dinilai penting untuk memastikan dokumen kelembagaan tersimpan secara tertib, mudah ditelusuri, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Penguatan Tata Kelola Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumbar Tahun 2026 di Aula Kantor Bawaslu Sumbar, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang diikuti jajaran Bawaslu kabupaten/kota secara daring itu menghadirkan narasumber dari Bawaslu RI dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Sumbar.

Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, mengatakan arsip memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Hampir seluruh aktivitas Bawaslu, mulai dari pelaksanaan tahapan pemilu, penanganan pelanggaran hingga proses rekrutmen, menghasilkan dokumen yang harus dikelola secara sistematis.

Menurutnya, pengelolaan arsip tidak sebatas menyimpan dokumen, tetapi juga mencakup perencanaan, penataan, pemeliharaan hingga menjamin keberlanjutan penyimpanannya.

“Bagaimana kita memanajemen arsip dengan sebaik-baiknya, mulai dari merencanakan, mengelola dan memelihara keberlanjutan arsip. Perjalanan organisasi kita cukup panjang sehingga arsip harus dikelola dengan baik,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Alni didampingi Anggota Bawaslu Sumbar Febrian Bartez, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia, serta Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Sumbar Mafral.

Alni menggarisbawahi tiga aspek yang perlu diperkuat dalam tata kelola kearsipan. Pertama, membangun budaya kerja yang menjadikan pengelolaan arsip sebagai bagian dari aktivitas organisasi. Kedua, menerapkan standardisasi sistem kearsipan. Ketiga, mempercepat digitalisasi agar dokumen lebih mudah diakses dan ditelusuri ketika diperlukan.

Ia juga menekankan pentingnya pedoman teknis sebagai acuan bersama bagi seluruh jajaran Bawaslu. Pedoman tersebut diperlukan agar dokumen pengawasan pemilu terpelihara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ketika dibutuhkan untuk penelusuran maupun pemeriksaan kembali.

Sementara itu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMOD) Bawaslu Sumbar, Febrian Bartez, menyebut persoalan kearsipan bukan hal baru bagi jajaran pengawas pemilu. Berbagai kegiatan bimbingan teknis telah dilaksanakan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Namun, ia menilai kegiatan sosialisasi dan pemahaman teori belum cukup untuk membenahi sistem kearsipan. Diperlukan komitmen dan tindakan nyata agar pengelolaan arsip benar-benar diterapkan di setiap unit kerja.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan, menurut Febrian, adalah membentuk tim pengelola arsip pada masing-masing unit kerja. Tim tersebut juga perlu mengidentifikasi arsip aktif, arsip inaktif, serta berbagai dokumen teknis lainnya.

Bawaslu Sumbar juga telah menghimpun sejumlah arsip yang dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan dalam proses pemusnahan. Meski demikian, pelaksanaannya masih memerlukan tindak lanjut dan koordinasi dengan pihak kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.

Febrian turut mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi penghambat pembenahan kearsipan. Perencanaan anggaran, katanya, perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan pengelolaan arsip karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban kelembagaan.

“Walaupun dari sisi penganggaran kearsipan belum menjadi prioritas, itu tidak boleh menjadi alasan. Ke depan, pengelolaan kearsipan harus mendapat perhatian karena jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak terhadap kelembagaan,” ujarnya.

Dari Bawaslu RI, Arya Rahmadana memaparkan lima pilar yang menjadi landasan pengelolaan kearsipan. Kelimanya meliputi pengelolaan arsip dinamis, klasifikasi arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD), tata naskah dinas, serta Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Ia menjelaskan, pengelolaan arsip memiliki empat tahapan siklus, yakni penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar sistem kearsipan berjalan sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan Daerah LKD Sumbar, Indra Sukma, menyoroti pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip. Setiap unit kerja, katanya, perlu memiliki sistem penataan dan penyimpanan dokumen yang tertib sehingga arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah saat dibutuhkan.

Ia juga menyarankan penggunaan map, termasuk map gantung, sebagai salah satu metode penyimpanan dokumen untuk menjaga kondisi arsip sekaligus mempermudah pencarian.

Melalui rapat kerja tersebut, Bawaslu Sumbar mendorong penguatan koordinasi dan standardisasi tata kelola arsip di seluruh jajaran kabupaten/kota. Pengelolaan yang tertib diharapkan dapat menjaga dokumentasi perjalanan organisasi sekaligus memperkuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. (rn/*/pzv)

Komentar