Padang, RANAHNEWS.com — Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang mencapai 62 kasus hingga pertengahan 2026, melampaui jumlah kasus sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 61 kasus. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Padang memperkuat kapasitas guru Bimbingan Konseling (BK) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus.
Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang itu berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Selasa (8/9/2026).
Bimtek diikuti 90 guru BK yang mewakili 45 SMP Negeri se-Kota Padang. Kegiatan tersebut menjadi langkah Pemko Padang dalam memperkuat kapasitas tenaga pendidik untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak secara terpadu di lingkungan sekolah.
Kepala DP3AP2KB Kota Padang Boby Firman mengatakan fenomena kekerasan terhadap anak seperti gunung es. Data UPTD PPA Kota Padang menunjukkan 61 kasus tercatat sepanjang 2025, sedangkan hingga pertengahan 2026 jumlahnya sudah mencapai 62 kasus.
“Data Kementerian PPPA mencatat 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik fisik, psikis, maupun verbal. Namun, hanya sedikit yang melaporkan. Pelaku kekerasan sebagian besar justru orang-orang terdekat dan bisa terjadi di keluarga yang terlihat harmonis sekalipun. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak,” ujar Boby.
Menurut Boby, keterlibatan guru BK sangat penting karena anak rentan menghadapi ancaman kekerasan dari lingkungan terdekat. DP3AP2KB Kota Padang juga tengah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) bersama Dinas Pendidikan terkait penerapan Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Siaga Kependudukan.
Masyarakat dan pihak sekolah juga diimbau memanfaatkan layanan pengaduan gratis di kantor UPTD PPA Kota Padang.
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang Emilza mengatakan penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk guru BK.
“Penanganan kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh pihak terkait termasuk Guru BK di lingkungan sekolah,” katanya.
Emilza menilai peningkatan kapasitas guru BK menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Guru BK diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pendampingan, tetapi mampu merespons setiap potensi kekerasan secara profesional dan berkelanjutan.
Sementara itu, Tim Evaluasi Program Unggulan Pemko Padang Marta Suhendra menyampaikan bahwa Wali Kota Padang mendorong pendekatan bottom-up agar persoalan di lapangan dapat terpetakan secara transparan.
“Kami ingin sharing session ini mengungkap kondisi riil di sekolah. Lebih baik kasus ini terbongkar dan kita selesaikan secara terukur, daripada tersembunyi lalu meledak di kemudian hari,” ujar Marta.
Dukungan terhadap penguatan peran guru BK juga disampaikan narasumber dari Tim Klewang Polresta Padang, Aiptu David Rico Dermawan. Ia mendorong guru BK mengubah stigma dengan menjadi figur yang dirindukan dan dipercaya siswa.
Guru BK juga didorong tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif melakukan pendekatan atau jemput bola ketika melihat perubahan perilaku maupun kondisi fisik peserta didik.
“Kami memotivasi para Guru BK agar beralih menjadi ‘sahabat anak’. Pendekatan harus dilakukan secara humanis. Jangan mengabaikan sekecil apa pun laporan siswa, dan jangan ragu untuk berkoordinasi dengan kepolisian terdekat. Kami dari Tim Klewang siap memberikan pelayanan dan pengawalan terbaik,” kata David.
Bimtek tersebut turut menghadirkan narasumber teknik pendampingan guru BK Zadrian Ardi serta Ketua MGMP tingkat SMP Kota Padang Edi Syafriatman.
Melalui kegiatan itu, Pemko Padang memperkuat sinergi pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak. (rn/*/pzv))
Komentar