Padang, RANAHNEWS.com — Kelangkaan solar di sejumlah daerah Sumatera Barat (Sumbar) terjadi ketika stok dari Pertamina disebut masih aman. Kondisi itu mendorong Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mempertanyakan persoalan pada distribusi dan pengawasan solar subsidi.
Rahmat menilai, kondisi tersebut perlu segera ditelusuri karena antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU meski pasokan disebut mencukupi.
“Ada apa bisa langka, padahal stok dari Pertamina aman,” ujar Rahmat Saleh, Kamis (3/9/2026).
Menurut Rahmat, kondisi itu mengindikasikan adanya persoalan pada rantai distribusi yang perlu segera ditelusuri. Ia menilai kelangkaan tidak semestinya terjadi apabila pasokan dan stok benar-benar mencukupi.
Rahmat menduga terdapat kemungkinan kebocoran distribusi atau penyalahgunaan solar subsidi di lapangan. Karena itu, ia meminta pengawasan diperketat agar penyaluran berjalan sesuai peruntukan.
“Kalau stok aman tetapi langka, pasti ada kebocoran. Solar subsidi dialihkan ke kebutuhan lain. Pertamina harus memperketat pengawasan. Dugaan kebocoran di lapangan, untuk tambang ilegal dan lain sebagainya, harus ditegakkan aturannya,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum dilibatkan dalam pengawasan distribusi solar subsidi. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan oleh Pertamina semata.
“Patra Niaga sudah tepat bergerak cepat. Untuk pengawasan, harus melibatkan pihak Polri,” ujarnya.
Merespons persoalan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga dijadwalkan bertemu Pemerintah Provinsi Sumbar pada Jumat (4/9/2026). Pertemuan itu akan membahas distribusi solar sekaligus memperkuat pengawasan penyaluran di lapangan.
Patra Niaga juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan solar subsidi tersalurkan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dilakukan setelah laporan mengenai kelangkaan solar di Sumbar sampai kepada COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. Menanggapi laporan itu, Dony langsung meminta jajaran terkait mengambil langkah penanganan.
“Saya panggil segera Dirut Patra Niaga,” kata Dony.
Kelangkaan solar sebelumnya dilaporkan Gubernur Sumbar Mahyeldi saat bertemu Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menyampaikan masih adanya keluhan masyarakat terkait distribusi solar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.
Selain membahas persoalan solar, keduanya juga mendiskusikan sejumlah agenda strategis pembangunan daerah. Di antaranya pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), pembangunan energi baru terbarukan, pemanfaatan gas Sinamar, pengembangan jalan tol, hingga perluasan Pelabuhan Teluk Bayur. (rn/*/pzv)
Komentar