Padang, RANAHNEWS.com – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial terus mempercepat pendaftaran masyarakat ke portal digital bantuan sosial (Perlinsos) sebagai bagian dari persiapan penerapan penuh sistem digital pada 2027. Hingga Jumat (10/7/2026), sebanyak 41.016 kepala keluarga (KK) atau 13,50 persen dari 303.000 KK yang berada pada desil 1 hingga desil 10 telah terdaftar.
Program yang disosialisasikan secara masif itu bertujuan meningkatkan akurasi data, transparansi, dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Kota Padang menjadi satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri sebagai proyek percontohan (piloting project) digitalisasi bansos.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, mengatakan pihaknya terus menggencarkan sosialisasi agar seluruh masyarakat segera mendaftarkan diri melalui portal Perlinsos.
“Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial saat ini memang sedang gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang portal digitalisasi bansos ini. Sampai dengan pagi ini, Jumat, 10 Juli 2026, warga kota yang sudah terdaftar sebanyak 41.016 KK dari 303.000 KK warga Kota Padang yang berada di desil 1 sampai dengan desil 10. Artinya, kita saat ini sudah berada di angka 13,50 persen,” ujar Eri.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Dinas Sosial menerapkan strategi jemput bola bagi masyarakat yang belum memiliki telepon pintar. Pos-pos agen di kelurahan dan kecamatan dioptimalkan sebagai pusat layanan verifikasi dan validasi data di lapangan.
Eri menjelaskan masyarakat yang memiliki telepon pintar didorong melakukan pendaftaran secara mandiri. Sementara itu, warga yang tidak memiliki perangkat dapat memanfaatkan layanan agen yang tersebar di kantor lurah, RW, pengurus Masjid Smart Surau, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga Kasi Kesejahteraan Sosial di kelurahan dan kecamatan.
“Kami mendorong warga kota yang memiliki smartphone bisa mendaftar mandiri. Bagi yang tidak memiliki smartphone, kita bisa mendaftar melalui agen yang tersebar di seluruh wilayah Kota Padang. Kami juga berharap para kader dapat menyebarluaskan informasi ini. Jika memang tidak bisa dikumpulkan di satu tempat, mau tidak mau kita harus bergerak door to door untuk memastikan seluruh warga terdaftar. Sistem verifikasi validasi ini tersistem dengan baik agar tepat sasaran, dan pendaftarannya sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis,” katanya.
Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, menjelaskan proses pendaftaran mandiri cukup sederhana. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), PIN Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan ID PLN yang telah terintegrasi dalam sistem.
“Penginputannya cukup mudah. Masyarakat cukup mengisikan NIK, kemudian PIN IKD. Untuk penginputan mandiri ini, masyarakat memang wajib sudah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem meminta PIN IKD tersebut. Setelah itu, tinggal menginput ID PLN. Cukup tiga komponen itu saja,” ujar Syaiful.
Dinas Sosial Kota Padang optimistis, melalui sosialisasi yang terus diperluas dan dukungan agen di lapangan, proses migrasi pendataan bansos dari sistem manual ke sistem digital dapat diselesaikan sesuai target sehingga distribusi bantuan semakin tepat sasaran. (rn/*/pzv)
Komentar