Jakarta, RANAHNEWS.com — Pengembangan kawasan transmigrasi dinilai perlu diperkuat tidak hanya melalui dukungan anggaran, tetapi juga dengan penyelesaian konflik lahan yang masih terjadi di sejumlah daerah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Transmigrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Zigo Rolanda, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program Kementerian Transmigrasi sepanjang 2025 hingga 2026, termasuk Program Trans Patriot yang dinilainya memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Menurut Zigo, Program Trans Patriot telah menunjukkan hasil positif dan mendapat respons baik dari masyarakat, termasuk di Sumatera Barat.
“Kami melihat Program Trans Patriot memberikan dampak yang sangat baik. Tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga di sejumlah daerah lain yang telah merasakan manfaat program tersebut,” ujarnya.
Seiring capaian tersebut, Zigo mendorong agar pembangunan kawasan transmigrasi tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai perlu adanya perluasan sumber pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk perusahaan perkebunan dan sektor swasta lainnya.
“Kami mendorong agar sumber pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi diperluas melalui kolaborasi dengan pihak ketiga sehingga program-program yang berjalan dapat semakin optimal,” katanya.
Selain menyoroti penguatan pembiayaan, Zigo juga mengingatkan masih adanya persoalan agraria di sejumlah kawasan transmigrasi. Ia menyebut konflik lahan yang melibatkan kawasan transmigrasi, kawasan hutan, maupun status lahan lainnya masih menjadi kendala yang perlu segera ditangani.
Di Sumatera Barat, menurutnya, terdapat empat kabupaten yang masih menghadapi persoalan tersebut dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Zigo menegaskan penyelesaian konflik lahan transmigrasi membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Selain Kementerian Transmigrasi, proses tersebut juga memerlukan keterlibatan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, serta instansi terkait lainnya.
“Kami meminta persoalan ini segera dikoordinasikan dan diselesaikan agar masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati,” tegasnya.
Sebagai anggota Banggar DPR RI, Zigo turut menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Transmigrasi. Ia menilai berbagai program yang dijalankan dalam dua tahun terakhir telah memberikan manfaat nyata sehingga perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai.
“Dengan dukungan anggaran yang cukup dan penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, kami optimistis pembangunan kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (rn/*/pzv)
Komentar