Padang, RANAHNEWS.com — Ratusan korban bencana ekologis dari berbagai daerah di Sumatera Barat menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sumbar dan Mapolda Sumbar, Rabu (3/6/2026), mendesak penghentian aktivitas illegal logging dan illegal mining yang dinilai memperparah banjir, longsor, serta kerusakan lingkungan di berbagai wilayah.
Massa yang turun ke jalan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan penyelamatan lingkungan serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Koordinator aksi, Rahmad, mengatakan masyarakat sudah terlalu lama menanggung dampak kerusakan alam yang berimbas pada meningkatnya banjir bandang, longsor, rusaknya lahan pertanian, hingga hilangnya sumber penghidupan warga.
“Kami datang membawa suara masyarakat yang merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan. Kami ingin negara hadir melalui langkah nyata,” kata Rahmad.
Dalam dialog dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, massa menyampaikan lima tuntutan utama. Mereka meminta penghentian seluruh aktivitas illegal logging dan illegal mining yang merusak kawasan hutan dan daerah aliran sungai.
Selain itu, massa mendesak pembongkaran aktor intelektual, pemodal, dan jaringan yang diduga berada di balik praktik perusakan lingkungan. Mereka juga meminta pengusutan dugaan keterlibatan oknum yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal apabila ditemukan bukti hukum yang kuat.
Tuntutan lainnya adalah evaluasi instansi yang berwenang di sektor kehutanan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, serta percepatan pemulihan lingkungan dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Massa juga meminta pengawasan kawasan hutan diperkuat untuk mencegah bencana serupa terulang.
Aspirasi peserta aksi diterima Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Mursalim, bersama jajaran Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM Sumbar.
“Kami menerima seluruh aspirasi masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan segera menindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada,” ujar Mursalim.
Menurutnya, pemerintah telah membentuk tim lintas sektor yang bertugas memperkuat pengawasan lingkungan, mengevaluasi aktivitas yang berpotensi merusak alam, serta mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana.
Usai berdialog dengan pemerintah daerah, massa melanjutkan aksi dengan berjalan kaki menuju Mapolda Sumbar untuk menyampaikan tuntutan penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan lingkungan.
Perwakilan massa diterima Kasubdit Intelkam Polda Sumbar Kompol Ridwan yang mengapresiasi aksi damai tersebut.
“Seluruh masukan dan tuntutan masyarakat akan kami teruskan kepada pimpinan untuk menjadi perhatian bersama,” kata Ridwan.
Koordinator aksi lainnya, Refan, berharap seluruh komitmen yang disampaikan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat segera diwujudkan dalam langkah konkret.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan seruan bersama agar negara hadir melindungi lingkungan, menegakkan hukum, dan mencegah bencana ekologis kembali terjadi di Sumatera Barat.
Aksi ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada pemerintah dan kepolisian, dilanjutkan foto bersama sebagai simbol komitmen mengawal penyelesaian persoalan lingkungan di Sumbar. (rn/*/pzv)
Komentar