Padang, RANAHNEWS.com — Kota Padang ditetapkan sebagai satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sekaligus satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang menjadi proyek percontohan nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat.
Program tersebut mulai dipersiapkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bansos bagi Agen Pendamping yang digelar di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026).
Kegiatan dibuka Wali Kota Padang Fadly Amran dan dihadiri Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Adel Trilius, Kepala BPS Kota Padang Dessy Febriyanti, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, camat, lurah, serta agen pendamping digitalisasi bansos.
Fadly Amran menegaskan validitas data menjadi faktor utama agar penyaluran bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini,” ujar Fadly.
Menurutnya, digitalisasi bansos ditujukan untuk menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan tepat sasaran. Program tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan smart city melalui percepatan transformasi digital pelayanan publik.
Sistem bansos berbasis digital nantinya akan terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah, mulai dari pembayaran digital, administrasi pemerintahan, hingga aplikasi pelayanan masyarakat Padang Mobile.
Fadly menyebut sistem digital memungkinkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time, termasuk warga yang terdampak bencana maupun kondisi darurat lainnya.
“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Seperti contoh, warga yang sebelumnya tergolong mampu bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya,” katanya.
Untuk mendukung implementasi program, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Surat Keputusan Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial. Sebanyak 1.700 agen pendamping juga disiapkan dengan melibatkan ASN, pendamping PKH, TKSK, RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala.
Fadly meminta Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, camat, lurah, hingga agen pendamping mengikuti pelatihan secara serius agar dapat menjadi trainer di wilayah masing-masing.
Program digitalisasi bansos ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan, pelatihan, dan penguatan infrastruktur selesai dilakukan. (rn/*/pzv)
Komentar