RDP Bersama BMKG, Zigo Soroti Mitigasi Bencana di Sumbar

Nasional2 Dilihat

Jakarta, RANAHNEWS.com — Kerusakan alat sistem peringatan dini gempa dan tsunami di sejumlah daerah menjadi sorotan Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026, Selasa (19/5/2026) di Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Zigo juga menyoroti masih adanya sembilan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 yang belum diselesaikan BMKG. Ia meminta persoalan itu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

“Masih terdapat sembilan temuan BPK tahun 2024 yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh BMKG. Kami meminta penjelasan konkret mengenai kendala dan persoalan yang menghambat penyelesaiannya,” ujar Zigo.

Politisi asal Sumatera Barat itu menilai kondisi alat early warning system atau sistem peringatan dini gempa dan tsunami yang banyak mengalami kerusakan sangat mengkhawatirkan, terutama bagi daerah rawan bencana.

Menurut Zigo, berdasarkan informasi yang diperoleh dari perwakilan BMKG di lapangan, banyak alat deteksi gempa dan tsunami tidak lagi berfungsi optimal.

Ia juga menyoroti tingginya ancaman bencana di Sumatera Barat yang dilintasi sejumlah patahan aktif, seperti Patahan Sumani, Sianok, hingga Siulak.

“Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi di Sumatera Barat. Wilayah ini dilintasi Patahan Sumani, Sianok hingga Siulak, namun hal tersebut belum pernah sekalipun disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat,” kata anggota DPR RI Fraksi Golkar tersebut.

Selain persoalan alat peringatan dini, Zigo turut menyampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Mentawai dan sejumlah daerah yang mengalami keterbatasan jaringan komunikasi. Ia meminta BNPP/Basarnas memperhatikan kebutuhan alat komunikasi darurat untuk mendukung penanganan bencana.

Menurutnya, alat komunikasi sangat penting bagi daerah blank spot agar masyarakat tetap dapat berkoordinasi saat terjadi keadaan darurat, termasuk bencana alam.

“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat Mentawai dan daerah yang mengalami kesulitan sinyal agar ada pengadaan alat komunikasi yang dapat digunakan dalam kondisi darurat,” tutupnya.

Komentar