Padang, RANAHNEWS.com — Kota Padang ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) program Digitalisasi Bantuan Sosial oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang ditandai dengan kunjungan tim lintas kementerian dalam rapat koordinasi bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).
Penunjukan tersebut melibatkan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dengan kehadiran Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram, bersama perwakilan BI Pusat dan Kemenpan RB.
Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat dan menilai program ini sebagai langkah strategis untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial.
“Selama ini persoalan utama kita ada pada data. Ada masyarakat yang tercatat miskin secara administrasi padahal tidak, dan sebaliknya yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk data. Melalui digitalisasi bansos ini, kita harap semuanya menjadi jelas dan bantuan tersalurkan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan langkah pendukung melalui penerbitan Surat Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial.
Selain itu, sebanyak 1.700 agen lapangan disiapkan dengan melibatkan ASN, pendamping PKH, TKSK, RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala untuk memperkuat pendataan serta pendampingan masyarakat.
“Para agen akan dibekali pelatihan dan sosialisasi intensif agar masyarakat mampu mengakses sistem digital dengan baik, didukung kesiapan infrastruktur dan tim teknis. Kita menargetkan, peluncuran program digitalisasi bansos di Kota Padang pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan rampung,” katanya.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan digitalisasi bansos bertujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
Ia juga mengapresiasi kesiapan Kota Padang dari sisi data kependudukan, di mana dari sekitar 961 ribu wajib KTP, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman, sementara aktivasi Identitas Kependudukan Digital telah melampaui 34 persen.
“Dengan capaian tersebut, Kota Padang sebagai salah satu dari 42 penerima program Digitalisasi Bansos dinilai layak menjadi pelopor implementasi di Sumatera Barat. Program ini diharapkan menjadi tonggak reformasi penyaluran bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya. (rn/*/pzv)
Komentar