Padang Panjang, RANAHNEWS.com – Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menegaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya harus memberikan dampak langsung terhadap perputaran ekonomi lokal, terutama bagi pedagang Pasar Pusat, melalui pemanfaatan bahan pangan dari dalam daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Hendri Arnis saat memimpin rapat bersama unsur Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (29/1/2026). Ia menyebut program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi, tetapi juga harus selaras dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kalau belanjanya di sini, ekonomi kita hidup. Harus ada pembatasan dan pengaturan yang jelas. Ini perlu regulasi,” tegas Hendri Arnis.
Ia menilai, hingga saat ini pelaksanaan MBG belum memberikan dampak signifikan bagi pedagang lokal. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu segera dibenahi agar pelaksanaan program tidak menyimpang dari semangat penguatan ekonomi daerah.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra menambahkan, pihaknya juga menerima keluhan masyarakat terkait kualitas sajian MBG, termasuk temuan buah yang tidak layak konsumsi. Hal itu menjadi perhatian agar standar mutu dan keamanan pangan tetap terjaga.
“Keluhan masyarakat ini harus menjadi evaluasi bersama, sehingga kualitas makanan dan keamanan pangan tetap terjamin,” ujar Allex.
Dukungan terhadap kebijakan belanja bahan pangan dari pedagang lokal juga disampaikan Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi. Ia menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya memprioritaskan pedagang setempat sebagai pemasok.
“Ini penting untuk mendukung perputaran ekonomi UMKM dan pedagang kecil di Padang Panjang,” katanya.
Ketua DPRD Padang Panjang Imbral menyatakan lembaganya mendukung penguatan regulasi agar pelaksanaan MBG benar-benar berpihak kepada masyarakat daerah.
Selain membahas program MBG, rapat tersebut juga mengulas sejumlah isu strategis, di antaranya potensi kapur sebagai sumber daya daerah, persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2026 di Kota Padang, serta kesiapan daerah menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri.
Dalam rapat itu, Hendri Arnis menekankan penggunaan atlet lokal yang telah berdomisili minimal dua tahun di Padang Panjang pada ajang Porprov 2026.
Sebelumnya, Pelaksana Harian Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang sekaligus Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik Dian Eka Purnama memaparkan perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi di daerah tersebut.
Berdasarkan hasil verifikasi tim gabungan BPBD, Perkim LH, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, tercatat 41 rumah rusak berat dan harus direlokasi, 352 rumah rusak ringan, serta sejumlah rumah rusak sedang yang ditangani melalui perbaikan di lokasi.
“Saat ini sebanyak 33 kepala keluarga menjalani relokasi sementara, baik di Rusunawa, rumah kontrakan, maupun secara mandiri di rumah kerabat,” jelas Dian.
Ia menambahkan, data tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2026 sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah akibat bencana hidrometeorologi di Kota Padang Panjang.
Rapat tersebut dihadiri Kajari Padang Panjang Adhi Setyo Prabowo, Dandim 0307/Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi secara virtual, serta jajaran pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. (rn/*/Lala)
Komentar