Pariaman, RANAHNEWS.com — Upaya menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Pariaman. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kamis (22/1/2026).
HLM TPID Triwulan I Tahun 2026 digelar sebagai forum koordinasi pengendalian inflasi pasca bencana alam yang berdampak pada pasokan pangan, sekaligus persiapan menghadapi peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Pertemuan ini dihadiri kepala daerah dan perwakilan TPID kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyampaikan bahwa bencana alam yang terjadi baru-baru ini menyebabkan kerusakan lahan pertanian, peternakan, perikanan, serta infrastruktur irigasi dan jalan, sehingga memengaruhi ketersediaan pangan daerah.
“Sumatera Barat menghadapi dampak kerusakan lahan pertanian, peternakan, perikanan, serta infrastruktur irigasi dan jalan akibat bencana alam yang terjadi baru-baru ini. Kondisi ini memengaruhi pasokan pangan menjelang momentum peningkatan konsumsi, yaitu bulan Ramadan dan Idul Fitri. Untuk itu, kita harus memperkuat koordinasi antara TPID Provinsi dengan TPID kabupaten/kota,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, berdasarkan evaluasi tiga tahun terakhir, komoditas yang kerap memicu inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri masih didominasi beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam ras. Pola tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui langkah bersama yang terencana.
Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis serta menyusun rencana aksi nyata guna mencegah lonjakan harga dan praktik penimbunan.
“Dengan memaksimalkan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi, diharapkan inflasi di Sumatera Barat pada Tahun 2026 dapat lebih terkendali,” katanya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pariaman akan meningkatkan pemantauan harga di pasar rakyat untuk mencegah spekulasi harga menjelang Ramadan 2026.
Selain itu, Pemko Pariaman juga merencanakan pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi pasca bencana.
“Sinergi adalah kunci. Kota Pariaman berkomitmen menjalankan instruksi TPID Provinsi agar gejolak harga pangan pasca bencana dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat beribadah di bulan Ramadan dengan tenang tanpa dibebani kenaikan harga yang ekstrem,” ujar Mulyadi.
Ia berharap, melalui HLM TPID ini, inflasi di Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman, dapat tetap terjaga sesuai sasaran yang telah ditetapkan meskipun berada dalam tantangan pemulihan pasca bencana. (rn/*/pzv)
Komentar