Padang, RANAHNEWS.com — Besarnya dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada November 2025 menuntut langkah pemulihan yang cepat dan terukur. DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kebijakan penganggaran yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, MM, saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Padang, Kamis (8/1/2026).
Muhidi menegaskan bahwa DPRD Sumbar siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat apabila diperlukan pengajuan anggaran perubahan guna mempercepat penanganan pascabencana.
“DPRD Sumbar siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat apabila pengajuan anggaran perubahan dilakukan secara tepat dan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dukungan tersebut bertujuan memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan efektif serta memberikan kepastian penanganan bagi masyarakat yang terdampak.
Dalam rapat yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, memaparkan besarnya kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera Barat.
Mahyeldi menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperkirakan mencapai Rp22,7 triliun.
Selain itu, berdasarkan data sementara, total perkiraan kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat mencapai Rp31,686 triliun.
Ia merinci, kerusakan pada sektor perumahan mencapai Rp1,7 triliun, sektor pelayanan sebesar Rp978 miliar, sektor ekonomi Rp2,2 triliun, sarana dan prasarana Rp26,676 triliun, serta sektor peternakan sebesar Rp64,5 miliar. (rn/*/pzv)
Komentar