Padang, RANAHNEWS.com — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan efektivitas anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, saat Musrenbang RKPD digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang, Rabu (8/4/2026).
Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta kebutuhan riil masyarakat, di tengah tekanan ekonomi global dan keterbatasan fiskal daerah.
Muhidi mengingatkan, perencanaan pembangunan tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa mengingat ruang fiskal yang semakin sempit.
“Ruang fiskal kita semakin sempit. Ini menuntut kecermatan, inovasi, dan keberanian dalam mengambil terobosan kebijakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Sumatera Barat juga masih menghadapi kebutuhan besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis 2025. Dari total kerugian Rp33,5 triliun, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp22 triliun.
“Kondisi ini membuat sinergi lintas sektor menjadi harga mati. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga dunia usaha dan masyarakat diminta bergerak bersama untuk menjaga stabilitas pembangunan,” ujarnya.
Secara nasional, RKP 2027 memasuki fase percepatan peletakan fondasi transformasi dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Sejalan dengan itu, RKPD Sumbar 2027 mengusung tiga fokus utama, yakni akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan.
“Arah ini akan diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian, transformasi ekonomi nagari, pengembangan industri kecil, serta pariwisata berbasis budaya lokal,” katanya.
DPRD juga menekankan pentingnya penguatan fiskal daerah, antara lain melalui optimalisasi Pajak Air Permukaan sebagai sumber pendapatan asli daerah sekaligus instrumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
“Selain itu, kebijakan opsen pajak dinilai strategis untuk memperkuat hubungan fiskal antara provinsi dan daerah. Namun implementasinya membutuhkan integrasi data, digitalisasi sistem, serta pengawasan yang konsisten,” ujarnya.
Dari sisi belanja, DPRD mengingatkan agar setiap alokasi anggaran tepat sasaran dan berdampak nyata, terutama untuk pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis nagari melalui Program Nagari Creative Hub, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM,” katanya.
Penguatan ketahanan bencana dan perlindungan lingkungan juga menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027, seiring meningkatnya potensi risiko bencana di Sumatera Barat.
“Kami juga menegaskan bahwa Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya. (rn/*/pzv)
Komentar