Padang, RANAHNEWS — Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun anggaran 2026. Beragam program strategis dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah akan digulirkan, mencakup pengamanan pantai, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta revitalisasi pelabuhan utama.
Anggota Komisi V DPR RI, H. Zigo Rolanda, SE, MM, menyebutkan bahwa program tersebut merupakan hasil perjuangan aspirasi daerah yang dikawal bersama pemerintah pusat agar kebutuhan infrastruktur di kawasan kepulauan tidak tertinggal dibanding wilayah daratan di Sumatera Barat.
“Sebagai wilayah kepulauan, Mentawai memiliki tantangan tersendiri dalam aksesibilitas dan perlindungan kawasan pesisir. Karena itu, kami memastikan pembangunan yang masuk tetap proporsional dan berkeadilan,” ujar Zigo dalam keterangan yang diterima Minggu (2/11/2025).
Tiga proyek utama akan menjadi fokus pemerintah tahun depan. Pertama, program pengamanan pantai dengan alokasi anggaran sekitar Rp14 miliar. Proyek ini bertujuan melindungi kawasan pesisir Mentawai dari ancaman abrasi dan gelombang besar yang kerap mengganggu permukiman penduduk.
Kedua, pemeliharaan jalan dan jembatan dengan nilai sekitar Rp31 miliar di ruas Tuapejat – Rokot – Sioban – Kaitet. Peningkatan kualitas infrastruktur darat ini diharapkan memperkuat konektivitas antarkawasan, memperlancar distribusi logistik, layanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.
Ketiga, revitalisasi Pelabuhan Tuapejat dan Sioban sebagai pintu gerbang utama transportasi laut. Pekerjaan meliputi perbaikan dermaga, fasilitas sandar kapal, serta infrastruktur pendukung lainnya, guna memperkuat peran pelabuhan sebagai simpul logistik dan mobilitas warga Mentawai.
Zigo Rolanda menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Mentawai bukan sekadar proyek fisik, tetapi wujud nyata pemerataan pembangunan yang menjadi perhatian Komisi V DPR RI.
“Kami di Komisi V terus memastikan setiap program APBN yang masuk ke Mentawai memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, proyek-proyek tersebut akan menjadi fokus pengawasan bersama antara DPR RI, pemerintah daerah, dan kementerian teknis agar pelaksanaannya tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
“Mentawai membutuhkan percepatan pembangunan agar mampu berkembang setara dengan wilayah lain di Sumbar,” ujar Zigo.
Pemerintah berharap, dengan terealisasinya proyek-proyek strategis ini, konektivitas dan perekonomian masyarakat Mentawai semakin tumbuh. Program tersebut menjadi bagian dari agenda prioritas nasional dalam memperkuat wilayah kepulauan agar mampu bersaing di tingkat regional. (rn/*/pzv)
Komentar