Pariaman, RANAHNEWS – Pemerintah Kota Pariaman bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Aula Balai Kota Pariaman, Sabtu (1/11/2025). Kegiatan yang diinisiasi oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, S.E., M.M., ini diikuti oleh para pelaku UMKM serta tokoh masyarakat di Kota Pariaman.
Wali Kota Pariaman, Yota Balad, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, serta bebas dari produk ilegal dan berbahaya.
“Saya berharap kegiatan ini dapat mengedukasi pelaku UMKM di Kota Pariaman agar mampu memproduksi produk yang higienis dan aman dikonsumsi. Dengan demikian, produk lokal kita bisa bersaing di pasar yang lebih luas secara profesional,” ujar Yota Balad.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, menjelaskan bahwa program KIE bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu melindungi diri dari makanan dan obat yang tidak memenuhi ketentuan, serta memahami pentingnya keamanan pangan.
“Salah satu bentuk nyata dari strategi ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dijalankan pemerintah daerah sebagai mitra BPOM. Dalam mengembangkan komunikasi risiko, diperlukan peran lintas sektor yang mampu menjangkau masyarakat secara langsung,” terang Ade Rezki Pratama.
Kepala Balai Besar POM di Padang, Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm., yang juga menjadi narasumber kegiatan, mengingatkan bahwa peredaran obat palsu di masyarakat saat ini semakin mengkhawatirkan.
“Karena banyaknya obat-obatan palsu yang beredar, kami mengajak masyarakat menjadi konsumen cerdas dengan menerapkan prinsip Cek Klik sebelum membeli dan mengonsumsi obat,” ujar M. Suhendri.
Ia menjelaskan, terdapat empat langkah dalam Cek Klik, yakni: cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluwarsa obat. Menurutnya, keempat langkah ini penting untuk memastikan keamanan dan kualitas obat yang dikonsumsi masyarakat.
“Kami juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Pengawasan bersama akan memperkuat perlindungan bagi konsumen,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara DPR RI, BPOM, dan pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan edukasi publik serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan produk obat dan makanan. (rn/*/pzv)
Komentar