Pariaman, RANAHNEWS — Wali Kota Pariaman Yota Balad terus mendorong peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya. Dalam kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) RI, ia mengusulkan pembangunan 1.912 unit rumah tidak layak huni (RTLH) serta pembangunan rumah susun negara bagi ASN berpenghasilan rendah.
Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kemen PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd, di Jakarta, Senin (20/10/2025). Yota menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.
“Kota Pariaman telah mendata RTLH yang ada, dan ditemukan sebanyak 1.912 rumah yang tidak layak huni. Karena itu, kami mengusulkan kepada Kemen PKP agar pembangunan rumah-rumah tersebut bisa segera direalisasikan sehingga layak dihuni,” ujar Yota Balad.
Selain untuk masyarakat umum, Pemkot Pariaman juga memperjuangkan hunian bagi ASN berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah sendiri. Banyak di antara mereka, kata Yota, masih tinggal bersama orang tua atau mengontrak rumah karena keterbatasan finansial.
“Pada kesempatan ini, kami juga mengusulkan pembangunan rumah susun negara bagi ASN berpenghasilan rendah di Kota Pariaman. Banyak di antara mereka yang masih menumpang atau menyewa rumah karena belum memiliki hunian pribadi,” ungkapnya.
Yota menjelaskan, Pemkot Pariaman melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) saat ini tengah melakukan penginputan data penerima manfaat ke dalam aplikasi SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan) milik Kemen PKP sebagai bagian dari proses verifikasi dan sinkronisasi data.
“Kami berharap usulan ini mendapat lampu hijau dari Pak Dirjen dan dapat dikerjakan pada tahun anggaran 2026 mendatang. Ini merupakan salah satu prioritas pembangunan yang kami dorong di tingkat kementerian,” tutupnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Pariaman didampingi oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Riko Jamal; Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Willy Firmadian; Kabid Pemberdayaan Sosial Rozy Koesmadi; serta Kabid Yankes Dedi Kurnia Illahi. (rn/*/pzv)
Komentar