Kabupaten Solok, RANAHNEWS – Menjelang 100 hari kerja Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra, Program Solok Bersih menjadi salah satu fokus utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Solok, Asnur, menegaskan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan program ini secara optimal.
“Harapan saya ke depan, Bapak Bupati dan Wakil Bupati dapat lebih memprioritaskan Program Solok Bersih sebagai program unggulan daerah. Untuk mewujudkannya, tentu diperlukan dukungan anggaran yang memadai, baik untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti truk sampah, kontainer, bak sampah, serta gerobak sampah, maupun untuk kegiatan peningkatan kapasitas dan edukasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam mengelola sampah dengan baik,” ujar Asnur.
DLH Kabupaten Solok juga menilai pentingnya regulasi yang lebih tegas di tingkat nagari, seperti peraturan nagari tentang pengelolaan sampah. Selain itu, penambahan sumber daya manusia atau petugas sampah menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh wilayah Kabupaten Solok yang terdiri dari 74 nagari dan 14 kecamatan dapat terlayani dengan baik.
Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Solok Bersih, DLH terus menggalakkan kegiatan gotong royong yang diadakan oleh pemerintah nagari maupun kecamatan. Selain itu, pembersihan lingkungan, termasuk pemotongan rumput di lokasi-lokasi strategis, dilakukan secara rutin. Salah satu contoh konkret adalah keterlibatan DLH dalam kegiatan Solok Tertib (Solotib) di Komplek Islamic Center, di mana mereka bekerja sama dengan pimpinan masjid, jajaran pengurus, serta OPD terkait untuk melakukan pembersihan bersama.
Dalam rangka mendukung Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati, DLH semakin mengintensifkan petugas di lapangan. Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan secara rutin di pasar, perumahan, serta titik-titik layanan yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan DLH. Selain itu, penyisiran di sepanjang jalan juga dilakukan untuk mengatasi tumpukan sampah yang dibuang oleh oknum tidak bertanggung jawab. Untuk mengidentifikasi titik-titik ini, DLH bekerja sama dengan wali nagari dan camat agar mereka dapat memberikan informasi mengenai lokasi-lokasi penumpukan sampah di wilayah masing-masing.
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Solok adalah belum tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di seluruh nagari. Keberadaan TPS sangat dibutuhkan sebagai tempat penampungan sebelum sampah diangkut dengan truk menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tanpa TPS, masyarakat tidak memiliki lokasi yang jelas untuk membuang sampah, sehingga berisiko menimbulkan tumpukan sampah liar di jalanan.
Namun, keterbatasan sarana, prasarana, serta jumlah armada dan petugas sampah masih menjadi kendala. Oleh karena itu, DLH mengajak nagari dan kecamatan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sampah. “Kami berencana mengawali langkah ini dengan menerbitkan surat tugas sebagai landasan awal sebelum mengusulkan regulasi lebih lanjut dalam bentuk peraturan bupati,” tambah Asnur.
Dengan kerja sama semua pihak, DLH Kabupaten Solok optimistis pengelolaan sampah dapat lebih tertata, sehingga lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud bagi masyarakat. (ardi)
Komentar