Pariaman, RANAHNEWS.com — Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi pembahasan Pemerintah Kota Pariaman bersama Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Marsma TNI Ridha Hermawan, S.H., M.Han, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Pariaman, Kantor Balai Kota Pariaman, Rabu pagi. Kegiatan diawali diskusi dan pemaparan sejumlah bangunan yang terdampak bencana serta upaya mempercepat penanganannya.
Wali Kota Pariaman Yota Balad menyambut kedatangan Ridha Hermawan yang merupakan Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Yota berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di Kota Pariaman serta daerah lain di tiga provinsi di Sumatera.
Dalam pertemuan itu, Yota melaporkan sejumlah pembangunan pascabencana telah mulai dikerjakan dan hampir 75 persen selesai. Namun, masih terdapat beberapa usulan tambahan yang belum terakomodasi karena faktor sosial dan kekeluargaan.
Ia menyebut pembangunan hunian tetap (huntap) dan relokasi jembatan gantung di Desa Rambai dan Kampung Apar termasuk yang masih dalam proses penyelesaian untuk dapat kembali dilanjutkan.
Yota juga mengusulkan revitalisasi aliran Sungai Batang Mangua atau Batang Mangor sepanjang kurang lebih 12 kilometer yang menjadi batas antara Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.
Aliran sungai tersebut dinilai kerap menyebabkan bagian tepi sungai amblas dan terkikis saat hujan lebat, sehingga membahayakan permukiman penduduk yang berada di sekitar aliran sungai.
Menanggapi hal tersebut, Marsma TNI Ridha Hermawan menyatakan akan mendorong percepatan pembangunan di Kota Pariaman dan menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua Satgas Nasional yang diketuai Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian.
“Karena memang kegiatan kunjungan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memulihkan kondisi wilayah yang terdampak bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi penanganan bencana serta percepatan realisasi dana TKD agar tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” sebutnya.
Ridha bersama tim juga akan melakukan survei lapangan untuk memastikan seluruh indikator dan usulan yang disampaikan menjadi prioritas, terutama yang berkaitan dengan sarana prasarana umum serta sarana pendidikan dan kesehatan di Kota Pariaman.
Survei dan monitoring lapangan tersebut melibatkan sejumlah instansi di Kota Pariaman, yakni BPBD, Bappeda Kota Pariaman, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Dinas PUPR, Inspektorat, Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, serta bagian pemerintahan. (rn/*/pzv)
Komentar