Jakarta, RANAHNEWS.com — Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari restrukturisasi dan perampingan perusahaan negara. Hingga September 2026, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp50 triliun.
Target tersebut menjadi bagian dari pembahasan Presiden Prabowo Subianto bersama Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, dalam pertemuan di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).
Selain Dony Oskaria, Presiden Prabowo turut memanggil Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara lainnya.
Pertemuan tersebut membahas percepatan hilirisasi dan penataan BUMN. Presiden menegaskan komitmen pemerintah mempercepat restrukturisasi dan perampingan BUMN untuk meningkatkan efisiensi serta memperkuat peran perusahaan negara dalam mendukung pembangunan nasional.
Sebagai Kepala BP BUMN dan COO Danantara, Dony Oskaria turut terlibat dalam pembahasan arah penataan BUMN yang saat ini terus dijalankan pemerintah.
Dari restrukturisasi yang telah dilakukan, pemerintah mencatat efisiensi anggaran sekitar Rp50 triliun. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026.
Melalui program restrukturisasi yang lebih luas, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran dapat mencapai Rp100 triliun. Penataan tersebut diarahkan untuk membangun struktur perusahaan negara yang lebih ramping, sehat, profesional, dan mampu bersaing secara global.
Selain restrukturisasi BUMN, pertemuan di Hambalang juga menyoroti percepatan hilirisasi sumber daya alam.
Pemerintah menilai hilirisasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.
Presiden Prabowo menargetkan sinergi antara Danantara, BP BUMN, kementerian terkait, dan perusahaan negara dapat mempercepat pelaksanaan agenda hilirisasi sekaligus memastikan tata kelola BUMN berjalan lebih efektif dan efisien. (rn/*/pzv)
Komentar