Oleh: Hafni Hafiz – Host Tendangan Bebas / Anggota DPRD Kabupaten Solok
RANAHNEWS – Tak terasa, lebih dari satu abad Kabupaten Solok telah berdiri. Angka 112 tahun tentu bukan waktu yang singkat—bahkan melampaui usia rata-rata manusia.
Namun pertanyaannya, sejauh mana lompatan kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Solok?
Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, hampir seluruh sektor di Kabupaten Solok menunjukkan tren penurunan yang cukup mengkhawatirkan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita hanya berada di angka 72,29—menempati posisi ke-17 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Setuju atau tidak, itulah realita dan fakta hari ini.
Dalam sektor ekonomi, pertumbuhan yang dicapai hanya sebesar 39,91%, membuat Kabupaten Solok berada di peringkat ke-14. Ini menunjukkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi kita.
Angka kemiskinan tercatat sebesar 7,31%. Cukup tinggi, menjadikan kita sebagai kabupaten termiskin nomor 17 di Sumatera Barat.
Dari aspek pendidikan, harapan lama sekolah masyarakat hanya 13,56 tahun (peringkat 12), sementara rata-rata lama sekolah baru mencapai 7,91 tahun—membuat kita berada di posisi kedua terbawah.
Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Solok saat ini berada di 72,53 tahun, menempatkan kita pada peringkat ke-16 di Sumatera Barat.
Lalu, apa yang patut kita banggakan?
Nyaris tidak ada. Karena data ini berasal dari institusi resmi pemerintah (plat merah), maka sepatutnya menjadi dasar evaluasi menyeluruh.
Saat ini adalah momentum yang tepat. Kepala daerah baru telah dilantik, dan ini adalah kesempatan untuk melakukan pembenahan secara komprehensif.
Apalagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan segera dibahas. Sudah seharusnya data BPS menjadi acuan utama dalam penyusunannya.
Demikian pula dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan dibahas bersama DPRD dan eksekutif. Ini adalah titik awal yang menentukan.
Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Solok.
Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada lagi warga usia produktif yang tidak mengenyam pendidikan. Setiap anak harus bisa bersekolah, memiliki seragam, dan kebutuhan dasarnya terpenuhi.
Di bidang kesehatan, tidak boleh ada lagi warga yang ditolak rumah sakit hanya karena tidak memiliki BPJS. Pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab. Masalah stunting juga harus ditangani dari akar, bukan sekadar lewat teori.
Hal serupa berlaku untuk sektor-sektor lainnya.
Tugas ini jelas bukan ringan bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jon Pandu – Chandra. Namun, sikap optimistis harus terus dibangun. Data BPS 2024 mesti dijadikan pijakan untuk melakukan perbaikan yang signifikan.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyadari pentingnya bekerja secara maksimal untuk mempercepat realisasi program pemerintah daerah.
Gagasan dan ide-ide segar dari para kepala SKPD sangat dinanti untuk menjalankan visi dan misi kepala daerah.
DPRD juga dituntut menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara optimal agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.
Harmonisasi antara eksekutif dan legislatif harus terjaga.
Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat akan menjadi energi sekaligus “gizi” baru untuk mendorong kemajuan Kabupaten Solok yang kita cintai ini.
Selamat Hari Jadi ke-112 Kabupaten Solok.
Jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk menata dan bergerak cepat menuju perubahan yang lebih baik. (E_J)
Komentar