Padang, RANAHNEWS — Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pasaman menuai sorotan dari Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa PSU semestinya menjadi langkah terakhir dan tidak boleh terus terulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (18/4/2025). Menurutnya, pelanggaran prosedural atau sengketa pemilu yang menyebabkan PSU perlu diantisipasi secara serius sejak awal oleh seluruh pihak, terutama penyelenggara pemilu.
“PSU itu mahal, baik secara anggaran maupun secara sosial-politik. Jika terus berulang, bisa menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ujar Rahmat.
Ia mendorong KPU untuk bersikap lebih aktif dan cermat dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak tahapan awal. Menurutnya, penguatan pengawasan dan koordinasi antarlembaga merupakan langkah kunci untuk mencegah kesalahan prosedural yang merugikan banyak pihak.
“Jangan menunggu masalah terjadi baru bertindak. Pencegahan harus dimulai sejak dini,” tegasnya.
Rahmat juga menekankan pentingnya prinsip kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan PSU Pilkada Pasaman. Ia menilai, kedua prinsip tersebut adalah fondasi utama dalam memperkuat demokrasi lokal.
Tak hanya kepada penyelenggara, Rahmat juga mengingatkan masyarakat Pasaman agar tidak bersikap apatis terhadap PSU. Ia mengajak pemilih untuk berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara secara bertanggung jawab.
“Jangan biarkan suara Anda hilang atau disalahgunakan. Partisipasi pemilih menjadi penentu legitimasi hasil pilkada,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen menyampaikan komitmen kuat pihaknya dalam menyukseskan PSU Kabupaten Pasaman. Ia mengakui bahwa pelaksanaan PSU memiliki tantangan tersendiri, namun pihaknya telah mempersiapkan pengawasan secara maksimal.
“Setiap tahapan kami pantau secara ketat. Ini bentuk tanggung jawab kami terhadap kepercayaan publik,” kata Surya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas perhatian yang diberikan dalam mengawal proses demokrasi di daerah. Menurutnya, sinergi antara KPU dan legislatif sangat penting untuk menjaga integritas pemilu.
“Kami mendapat energi baru dari dukungan ini. Ini mendorong kami untuk bekerja lebih baik dan profesional,” ujarnya.
Surya menambahkan, KPU Sumbar telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif, termasuk kerja sama dengan Bawaslu dan aparat keamanan, guna memastikan kelancaran PSU tanpa sengketa lanjutan.
“Kami belajar dari pengalaman sebelumnya. PSU kali ini harus jadi titik balik agar ke depan pemilu berjalan lebih tertib dan final,” tutupnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Komisioner KPU Sumbar lainnya, yaitu Ory Sativa Syakban, Medo Patria, Jons Menedi, dan Hamdan. (rn/*/pzv)
Komentar