Plt Sekwan DPRD Sumbar Terima Kunjungan DPRD Bengkulu, Bahas Anggaran dan Strategi Bencana

News189 Dilihat

Padang, RANAHNEWS – Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Maifrizon, menerima kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu pada Jumat (14/3/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari strategi Sumbar dalam kesiapsiagaan bencana, khususnya terkait alokasi Biaya Tidak Terduga (BTT).

Maifrizon menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut dan berharap adanya pertukaran informasi yang bermanfaat bagi kedua daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menjelaskan bahwa pihaknya tertarik mempelajari mekanisme anggaran yang diterapkan oleh Pemprov dan DPRD Sumbar dalam menghadapi bencana alam.

Di Sumbar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan dana khusus untuk kesiapsiagaan bencana, termasuk tanggap darurat saat curah hujan tinggi serta program mitigasi banjir. Selain itu, terdapat dana pasca-bencana yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur darurat seperti pembangunan jembatan sementara, yang dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Usin menegaskan bahwa alokasi dana untuk mitigasi bencana harus menjadi prioritas dan tidak boleh mengalami efisiensi berlebihan. Menurutnya, bencana dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama gempa bumi yang menjadi ancaman utama di Bengkulu.

“Kesiapsiagaan terhadap bencana harus diperkuat, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanggulangan. Khusus untuk banjir, mitigasi yang lebih efektif sangat dibutuhkan agar dampaknya dapat diminimalkan,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Bengkulu juga menyoroti program hibah dari BPBD yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di beberapa daerah di Bengkulu. Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain rekonstruksi jalan di Kabupaten Lebong serta pembangunan satu unit jembatan di Kabupaten Seluma.

Komisi IV DPRD Bengkulu berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR guna memastikan program hibah ini berjalan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025. Salah satu aspek yang masih dikaji adalah apakah program hibah tersebut memerlukan dana pendamping dari BPBD Provinsi Bengkulu.

“Kami akan mengonfirmasi lebih lanjut apakah pendanaan proyek infrastruktur ini membutuhkan dana pendamping dari BPBD provinsi,” kata Usin.

DPRD Bengkulu berharap dapat mengadopsi strategi yang diterapkan di Sumatera Barat guna memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana di daerah mereka. Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan efektivitas anggaran dan program mitigasi bencana yang lebih baik di Bengkulu. (rn/*/pzv)

Komentar