Padang, RANAHNEWS – Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2025–2029 terus digiatkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumbar. Kamis (26/6/2025), rapat kerja lanjutan kembali digelar di gedung DPRD Sumbar, menghadirkan mitra kerja lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperdalam sinergi antarsektor.
Ketua Pansus RPJMD, Indra Catri, menegaskan bahwa dokumen ini bukan sekadar formalitas perencanaan, melainkan arah pembangunan Sumbar untuk lima tahun ke depan. Menurutnya, RPJMD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara riil, dengan pendekatan yang terukur, menyentuh persoalan utama daerah, dan selaras dengan kapasitas fiskal.
“RPJMD ini adalah arah pembangunan jangka menengah, jadi harus realistis dari sisi pendanaan, menyentuh kebutuhan masyarakat, dan menjadi panduan agar Sumbar lebih mandiri secara ekonomi,” kata Indra Catri.
Ia menjelaskan, Pansus telah melakukan studi banding ke beberapa provinsi untuk memperkaya penyusunan RPJMD. Kunjungan tersebut memperkuat pemahaman terhadap berbagai isu strategis, mulai dari program prioritas, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga skenario perencanaan saat menghadapi tekanan fiskal dari kebijakan nasional.
Isu lain yang turut dibahas termasuk pengalihan penerimaan pajak kendaraan bermotor ke kabupaten/kota, serta dampak opsen pajak terhadap fiskal provinsi. Indra menyebut pentingnya penyelarasan kebijakan pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercipta kesinambungan, tidak tumpang tindih, dan saling memperkuat.
“RPJMD ini juga menyasar sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, kelautan, pariwisata, serta pengembangan BUMD sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.
Pansus juga menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program di lapangan. Diharapkan, dokumen RPJMD 2025–2029 yang tengah disusun dapat menjadi peta jalan pembangunan Sumbar yang inklusif, strategis, dan adaptif terhadap dinamika nasional. (rn/*/pzv)
Komentar