Kalimantan Timur, RANAHNEWS.com — PT Nindya Karya (Persero) membangun delapan tower hunian dengan kapasitas 288 unit bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di kawasan Glamping IKN, Rabu (14/10/2026).
Pembangunan hunian vertikal tersebut berlokasi di Wilayah Perencanaan (WP) 1A, KIPP IKN. Proyek ini mencakup lahan seluas 68.390 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 82.666 meter persegi.
Delapan tower yang direncanakan akan menyediakan 288 unit hunian. Setiap unit memiliki luas sekitar 190 meter persegi, dengan pengelolaan nantinya dilakukan oleh PT Nindya Estate Management, anak perusahaan Nindya Karya.
Penandatanganan perjanjian tersebut dihadiri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono beserta jajaran, Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah, Direktur Pengembangan Bisnis dan SDM Eduard Batubara, serta Direktur Operasi 2 Arif Putranto.
Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada OIKN atas kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk mengerjakan pembangunan fasilitas strategis tersebut.
“Pembangunan hunian delapan tower memiliki peran penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, untuk mendukung kesiapan fasilitas tempat tinggal, menunjang aktivitas aparatur negara, serta membangun kualitas kehidupan di IKN,” ungkap Firmansyah.
Menurutnya, penyediaan hunian merupakan bagian penting dalam mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan. Ketersediaan tempat tinggal diharapkan dapat menunjang aktivitas ASN sekaligus mendukung kualitas kehidupan mereka selama menjalankan tugas di Nusantara.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis dan SDM Nindya Karya Eduard Batubara mengungkapkan, pelaksanaan konstruksi proyek tersebut dijadwalkan berlangsung selama 15 bulan.
Dalam pelaksanaannya, Nindya Karya akan menerapkan prinsip Construction Excellence, yang mencakup pengendalian jadwal, pemenuhan standar mutu, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tahapan pembangunan.
Perusahaan menyatakan siap mengerahkan sumber daya dan kapabilitas untuk mendukung kelancaran proyek agar pembangunan berjalan sesuai jadwal dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Selain menyediakan tempat tinggal bagi ASN, pembangunan hunian tersebut diharapkan membuka peluang kerja dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Namun, besaran potensi penyerapan tenaga kerja dan dampak ekonomi proyek belum dirinci.
Proyek ini dilaksanakan melalui skema KPBU atas prakarsa badan usaha atau unsolicited public-private partnership. Skema tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur strategis di IKN.
Melalui pembangunan delapan tower hunian ini, Nindya Karya turut mengambil bagian dalam penyediaan fasilitas pendukung pemerintahan di Nusantara. Ketersediaan hunian menjadi salah satu kebutuhan untuk menunjang aktivitas ASN sekaligus mendukung pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan. (rn/*/pzv)
Komentar