Jakarta, RANAHNEWS.com — Wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai dapat menjadi langkah responsif menghadapi potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global. Namun, kebijakan tersebut perlu diiringi strategi yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu pengguna BBM terbesar, terutama di kota-kota besar. Karena itu, penerapan WFH secara terbatas dan terukur berpotensi memberikan penghematan energi nasional yang signifikan.
Ia menambahkan, berkurangnya mobilitas kendaraan juga dapat membantu menekan tingkat kemacetan di wilayah metropolitan sekaligus menurunkan biaya operasional negara yang berkaitan dengan konsumsi BBM bersubsidi dan penggunaan kendaraan dinas.
“WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu, terutama ketika negara menghadapi potensi tekanan energi akibat konflik global. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’ dalam mengelola konsumsi energi nasional,” ujar Nevi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan kerja jarak jauh memiliki keterbatasan karena tidak semua sektor ekonomi dapat menerapkannya.
“Tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh, terutama sektor industri, transportasi, perdagangan, dan berbagai layanan publik yang menuntut kehadiran fisik di lapangan,” katanya.
Selain itu, menurutnya, pada sejumlah institusi produktivitas dan koordinasi kerja juga dapat terdampak apabila sistem kerja jarak jauh tidak diatur secara baik.
Nevi juga menyoroti kemungkinan dampak ekonomi di kawasan perkotaan, khususnya terhadap pelaku usaha kecil seperti warung makan, transportasi lokal, dan berbagai layanan yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja kantor.
Karena itu, ia menilai kebijakan penghematan BBM tidak boleh berhenti pada langkah jangka pendek. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan jangka menengah dan panjang, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, meningkatkan kapasitas cadangan BBM nasional yang saat ini rata-rata berada pada kisaran 21 hingga 25 hari, serta mempercepat diversifikasi energi.
“Fokus kebijakan tidak boleh hanya pada slogan penghematan BBM, tetapi pada penurunan konsumsi energi yang terukur per sektor. Pemerintah perlu memperkuat cadangan energi nasional, mendiversifikasi sumber impor, mengoptimalkan kilang, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan, biofuel, dan elektrifikasi transportasi,” tegas Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II itu juga menyebutkan bahwa kondisi pasokan BBM nasional saat ini relatif aman, termasuk menjelang Idul Fitri, dengan cadangan berbagai jenis BBM yang masih berada pada kisaran lebih dari tiga minggu hingga lebih dari satu bulan.
“Langkah antisipatif tetap diperlukan agar Indonesia memiliki sistem energi yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika global di masa depan,” tutup Nevi Zuairina. (rn/*/pzv)
Komentar