Jakarta, RANAHNEWS — Rencana pemerintah menerapkan kebijakan campuran etanol 10 persen dalam bahan bakar minyak (BBM) atau E10 dinilai sebagai langkah strategis menuju energi bersih. Namun, anggota Komisi VI DPR RI Hj. Nevi Zuairina mengingatkan agar kebijakan tersebut dijalankan dengan kesiapan matang dan penuh kehati-hatian.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, penerapan E10 sejalan dengan upaya nasional mengurangi impor BBM sekaligus mendukung target Net Zero Emission 2060. Kendati demikian, ia menilai kebijakan itu tidak boleh tergesa-gesa tanpa perencanaan yang komprehensif.
“FPKS mendukung langkah pemerintah mempercepat transisi energi bersih, namun kebijakan etanol ini jangan tergesa-gesa. Infrastruktur pendukung, kesiapan pasokan bioetanol dalam negeri, dan kesiapan kendaraan, terutama kendaraan lama, harus benar-benar diperhitungkan,” ujar Nevi di Jakarta.
Ia menekankan, sebelum diberlakukan secara nasional, pemerintah perlu memastikan kesiapan industri dan infrastruktur agar transisi energi tidak menimbulkan persoalan baru. Nevi mengingatkan bahwa tujuan mengurangi impor BBM tidak boleh berujung pada ketergantungan impor etanol.
“Kalau tujuannya mengurangi impor BBM, jangan sampai kita justru beralih ke ketergantungan impor etanol. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pabrik etanol dalam negeri dan memberikan insentif kepada industri lokal,” jelas legislator asal Sumatera Barat II itu.
Selain kesiapan industri, Nevi menilai aspek edukasi publik juga krusial. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu mendapat pemahaman yang jelas mengenai karakteristik BBM campuran etanol agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan.
“Harus ada jaminan bahwa kendaraan masyarakat aman. Untuk kendaraan lama yang berpotensi rusak, berikan insentif atau kompensasi agar mereka tidak dirugikan,” tegasnya.
Nevi juga menyoroti kesiapan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang akan menyalurkan bahan bakar campuran etanol. Ia mendorong pemerintah memberikan dukungan agar fasilitas pengisian dapat menyesuaikan standar teknis baru.
“Pemerintah perlu memberikan insentif bagi SPBU untuk menyesuaikan pipa, tangki, dan stasiun pengisian agar tahan terhadap etanol,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Nevi menegaskan bahwa kebijakan energi bersih harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberpihakan terhadap industri nasional.
“Kebijakan etanol ini baik, tetapi harus dijalankan dengan hati-hati, transparan, dan berpihak pada kemandirian energi nasional,” pungkasnya. (rn/*/pzv)
Komentar