Jakarta, RANAHNEWS – Indonesia memasuki usia ke-80 tahun kemerdekaan dengan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dinamika geopolitik, percepatan teknologi, dan persaingan ekonomi dunia menuntut hadirnya kepemimpinan yang tegas, berpihak kepada rakyat, serta berorientasi pada kemajuan. Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 menjadi momentum penting yang memberi optimisme baru bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ada tiga pesan kunci yang dapat dibaca sebagai arah pembangunan ke depan, yakni determinasi kepemimpinan, orientasi kerakyatan, dan tekad kemajuan. Determinasi kepemimpinan Presiden tercermin dari komitmennya memimpin langsung agenda strategis bangsa, mulai dari pemberantasan korupsi, penegakan hukum tanpa pandang bulu, hingga mengembalikan kedaulatan negara atas sektor vital. Sikap ini sejalan dengan aspirasi rakyat yang menginginkan negara bersih, berintegritas, dan berdaulat.
Orientasi kerakyatan pun ditegaskan secara nyata. Pasal 33 UUD 1945 dijadikan benteng kedaulatan ekonomi, dengan program swasembada pangan, makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, serta penguasaan kembali aset nasional dari korporasi. Langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 28H UUD NRI 1945 yang menegaskan hak rakyat untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan memperoleh pelayanan kesehatan.
Tekad kemajuan hadir melalui agenda transformasi sumber daya manusia dan teknologi. Digitalisasi pendidikan, pendirian sekolah unggulan, serta dorongan inovasi di bidang sains dan teknologi diharapkan mampu memanfaatkan bonus demografi sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Sinergi antara pemerintah, perdagangan, industri, dan BUMN menjadi kunci, dengan fokus pada peningkatan ekspor, pengembangan industri kreatif dan hijau, serta penguatan peran BUMN seperti Danantara untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
Momentum peringatan HUT RI ke-80 ini bersamaan dengan pembahasan RAPBN 2026 yang dijadikan pijakan awal pemerintahan Presiden Prabowo. RAPBN tidak hanya dipandang sebagai dokumen fiskal, tetapi juga kontrak moral negara untuk menyejahterakan rakyat. Karena itu, anggaran harus responsif terhadap UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat.
Presiden menegaskan pentingnya mengembalikan roh konstitusi sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa, mulai dari Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim, hingga tokoh-tokoh lainnya. Cita-cita tersebut adalah Indonesia yang berdaulat secara ekonomi, kuat dalam politik, dan unggul dalam peradaban. Dengan kepemimpinan yang tegas, berpihak kepada rakyat, dan konsisten mendorong kemajuan, optimisme menuju Indonesia Emas 2045 semakin nyata.
Tugas kita semua, baik legislatif maupun eksekutif, adalah memastikan semangat tersebut terwujud dalam kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan rakyat. Di usia ke-80 tahun kemerdekaan ini, mari bersatu menjaga arah pembangunan bangsa, mengawal kebijakan nasionalis dan konstitusional, serta memastikan setiap langkah membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita kemerdekaan yang sejati. (rn/*/pzv)
Komentar