Oleh : Dr. Syamsul Bahri, ST, MM
Dosen Universitas Ekasakti, Doktor Ilmu Ekonomi
RANAHNEWS.com — Masalah yang mengakar tidak cukup ditebas dengan niat baik. Ia hanya dapat dicabut dengan daya yang besar dan terstruktur. Dalam pandangan saya, transformasi ekonomi Indonesia mensyaratkan satu hal mendasar: kekuatan ekonomi yang kokoh.
Beberapa waktu lalu saya mencoba membongkar tunggul pohon mati berdiameter sekitar 30 sentimeter. Dengan cangkul, linggis, gergaji, dan parang, saya menggali dan memotong akar demi akar selama tiga hari. Tenaga terkuras, tetapi tunggul itu tetap kokoh. Saya membayangkan, seandainya tersedia alat berat seperti Excavator, pekerjaan itu mungkin selesai dalam hitungan menit. Namun alat tersebut tentu membutuhkan biaya besar.
Dari pengalaman itu saya menyimpulkan: bukan sekadar kerja keras yang menentukan hasil, melainkan kapasitas. Dalam konteks modern, kapasitas hampir selalu berkaitan dengan kekuatan ekonomi. Analogi sederhana ini, menurut saya, relevan untuk membaca kondisi ekonomi nasional.
Secara faktual, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran lima persen sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini sering menjadi dasar optimisme bahwa fondasi ekonomi cukup kuat menghadapi gejolak global. Namun pertumbuhan makro tidak otomatis melahirkan transformasi struktural.
Data BPS juga menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,9 persen. Meski relatif rendah, struktur ketenagakerjaan masih didominasi sektor informal dan pekerjaan berupah rendah. Produktivitas tenaga kerja Indonesia pun masih tertinggal dibanding sejumlah negara di kawasan. Daya beli kelas menengah belum sepenuhnya pulih, sementara ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi tetap menjadi tantangan.
UMKM, yang menyerap mayoritas tenaga kerja nasional menurut data pemerintah, masih menghadapi persoalan klasik: keterbatasan pembiayaan, literasi digital yang belum merata, serta akses pasar yang timpang. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri, transformasi digital, dan penguatan ketahanan pangan. Semua itu langkah strategis. Namun saya berpandangan, transformasi sejati tidak cukup diukur dari proyek dan angka investasi, melainkan dari perubahan struktur ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Permasalahan seperti kemiskinan struktural, ketimpangan wilayah, biaya politik yang mahal, dan rendahnya daya saing industri merupakan isu lama dalam diskursus pembangunan. Menurut saya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial. Ia membutuhkan daya ungkit besar: penguatan industri berbasis nilai tambah, reformasi sistem pembiayaan yang lebih adil, investasi serius pada pendidikan dan teknologi, serta keberpihakan nyata pada ekonomi produktif rakyat. Tanpa penguatan struktur, pertumbuhan hanya menyentuh permukaan.
Dalam konteks ketimpangan, rasio Gini Indonesia menunjukkan dinamika fluktuatif pada beberapa periode terakhir menurut data resmi. Artinya, distribusi pendapatan belum sepenuhnya stabil dan masih memerlukan kebijakan struktural yang konsisten.
Proyek strategis nasional dan investasi berbasis sumber daya alam terus berjalan. Hilirisasi didorong untuk meningkatkan nilai tambah. Namun saya menilai, jika hilirisasi hanya berfokus pada output produksi tanpa memperkuat distribusi nilai tambah dan kapasitas teknologi domestik, maka hasilnya cenderung pertumbuhan kuantitatif, bukan transformasi ekonomi yang merata.
Dalam literatur ekonomi-politik, Karl Marx menempatkan struktur ekonomi sebagai basis bangunan sosial dan politik. C. Wright Mills menyoroti keterkaitan elite kekuasaan dengan kontrol sumber daya ekonomi. Sementara Hans Morgenthau menegaskan pentingnya kekuatan ekonomi dalam perebutan pengaruh global. Ketiganya berbeda konteks, tetapi memiliki benang merah yang sama: fondasi ekonomi menentukan arah perubahan.
Karena itu, saya berpendapat transformasi bukan sekadar semangat atau retorika kebijakan. Ia adalah proses struktural yang menuntut kapasitas nyata. Kemiskinan struktural, ketimpangan wilayah, kualitas pendidikan yang belum merata, serta lemahnya daya saing industri berkaitan dengan distribusi aset, akses pembiayaan, dan penguasaan teknologi. Jika akar-akar ini tidak disentuh, perubahan hanya bersifat kosmetik.
Transformasi membutuhkan penguatan ekonomi produktif: industri bernilai tambah tinggi, sistem pembiayaan inklusif, investasi serius pada pendidikan dan riset, serta tata kelola fiskal yang memberi ruang perlindungan bagi kelompok rentan dan dorongan bagi sektor produktif. Tanpa itu, pertumbuhan hanya menjadi angka statistik.
Indonesia memiliki bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, dan posisi strategis dalam rantai pasok global. Itu adalah potensi. Namun potensi tidak otomatis menjadi kekuatan. Kekuatan adalah kapasitas yang dibangun secara sadar, terencana, dan berkelanjutan.
Menuju Indonesia Emas 2045, status negara maju tidak lahir dari retorika, melainkan dari struktur ekonomi yang kokoh, tenaga kerja produktif, industri kompetitif, sistem keuangan inklusif, dan distribusi peluang yang adil. Pengalaman membongkar tunggul mengajarkan saya bahwa kerja keras penting, tetapi tanpa alat memadai hasilnya terbatas. Dalam konteks kebangsaan, alat itu adalah kekuatan ekonomi yang dibangun secara sistemik.
Pada akhirnya, transformasi sejati hanya dapat terwujud jika Indonesia membangun fondasi ekonomi yang kuat dan terstruktur. Jika ingin mencapai Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, adil, dan berdaya saing global, maka penguatan ekonomi bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan prasyarat utama perubahan. (***)
Komentar