Jakarta, RANAHNEWS – Pemerintah Kota Padang kembali membuktikan komitmennya dalam reformasi birokrasi dengan meraih prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024 yang diumumkan di Jakarta, Rabu (30/4/2025), Kota Padang mencatat nilai tertinggi se-Sumatera dan menempati posisi lima besar nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, kepada Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam acara resmi di Kantor Kementerian PAN-RB.
“Alhamdulillah, kita bersyukur Pemko Padang berhasil memperoleh nilai indeks RB tahun 2024, tertinggi untuk wilayah Sumatera dan masuk lima terbaik di Indonesia,” ujar Fadly Amran usai menerima penghargaan.
Fadly menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran, mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), hingga Tim Adhoc. Pemko Padang memperoleh nilai 85,92 atau predikat A- dalam evaluasi tahun ini, meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Dari tahun 2021, indeks RB kita masih C. Menjadi BB di 2022 dan 2023, dan di 2024 berhasil meraih nilai A-. Ini adalah buah dari kolaborasi dan dedikasi bersama. Semoga kemajuan reformasi birokrasi ini benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada daerah, kementerian, dan lembaga yang berhasil menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari konsistensi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
“Keberhasilan ini menunjukkan adanya hubungan antara reformasi birokrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta capaian positif dalam penanganan stunting dan indikator makro lainnya,” jelas Rini.
Ia menegaskan bahwa tujuan dari evaluasi reformasi birokrasi adalah menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif di seluruh Indonesia.
“Semoga dengan upaya ini tumbuh budaya birokrasi yang BerAKHLAK dan mendorong terbentuknya ASN profesional di seluruh pemerintahan daerah, kementerian, dan lembaga,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar