Padang, RANAHNEWS — Momentum evaluasi kinerja akhir tahun dimanfaatkan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta untuk menegaskan kembali batas loyalitas anggota Polri. Di tengah sorotan publik terhadap profesionalisme aparat penegak hukum, Gatot menekankan bahwa kesetiaan personel kepolisian tidak boleh diarahkan kepada figur pimpinan, melainkan harus tegak lurus kepada hukum, institusi, dan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rilis Akhir Tahun Polda Sumbar yang digelar di Mapolda Sumbar, Rabu (31/12/2025), dan dihadiri jajaran kepolisian, pimpinan DPRD Sumatera Barat, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Prokopim, tokoh adat LKAAM, serta awak media.
“Loyalitas Anda bukan untuk saya. Loyalitas Anda adalah untuk hukum dan rakyat,” ujar Gatot.
Ia menyampaikan bahwa profesionalisme Polri akan tergerus apabila aparat menjalankan tugas berdasarkan kedekatan personal atau kepentingan pimpinan. Menurut Gatot, jabatan dalam struktur kepolisian bersifat sementara, sementara tanggung jawab terhadap masyarakat melekat secara permanen pada setiap personel.
Gatot menegaskan pentingnya menempatkan konstitusi dan aturan hukum sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan. Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi relasi kekuasaan, tekanan politik, maupun kepentingan pribadi.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada perlakuan istimewa,” katanya.
Dalam arahannya, Gatot juga menekankan urgensi netralitas dan profesionalitas aparat di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Ia meminta seluruh personel Polda Sumbar menginternalisasi nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman etika yang diwujudkan dalam praktik pelayanan dan penegakan hukum sehari-hari.
Ia mengingatkan bahwa pelanggaran, sekecil apa pun, berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip kerja yang dijalankan secara konsisten.
“Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan masyarakat, memberi rasa aman dan menjamin keadilan tanpa tebang pilih,” ujar Gatot.
Rilis Akhir Tahun ini menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban Polda Sumbar kepada publik atas kinerja sepanjang 2025. Gatot menjelaskan bahwa laporan tersebut tidak sekadar memuat data statistik, tetapi juga mencerminkan upaya kepolisian menyelaraskan ketegasan hukum dengan kearifan lokal yang berakar pada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Sepanjang 2025, Polda Sumbar mencatat langkah-langkah penurunan angka kriminalitas melalui pemetaan intelijen yang komprehensif. Fokus penindakan diarahkan pada kejahatan transnasional, peredaran narkotika skala besar, praktik judi daring, serta penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.
“Fokus utama diarahkan pada pemberantasan kejahatan transnasional, narkotika skala besar, judi online, hingga perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak,” tutur Gatot.
Di bidang lalu lintas, Polda Sumbar mendorong transformasi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi dengan optimalisasi Tilang Elektronik atau E-TLE. Pendekatan ini disertai edukasi berkelanjutan untuk menekan angka fatalitas kecelakaan.
“Keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi. Kami terus menekan fatalitas kecelakaan melalui edukasi yang persisten dan penegakan hukum berbasis teknologi,” ujarnya.
Pendekatan Restorative Justice juga menjadi salah satu capaian penting, terutama dalam penyelesaian persoalan sosial dengan melibatkan Niniak Mamak dan tokoh adat. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keharmonisan sosial.
Selain penegakan hukum, Polda Sumbar turut berkontribusi dalam penguatan ketahanan ekonomi dan budaya. Gatot menyebutkan, diplomasi budaya berhasil mencatat rekor MURI melalui kegiatan memasak 1.000 kilogram rendang dan penyelenggaraan festival kuliner lobster di Mentawai.
“Selain itu, kami menginisiasi kedaulatan pangan melalui penanaman jagung serentak seluas satu juta hektare serta mendukung program makan bergizi gratis bagi anak-anak melalui 29 Satuan Pelayanan Tata Boga,” katanya.
Stabilisasi ekonomi kerakyatan juga dilakukan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah untuk menekan gejolak harga pangan di tengah fluktuasi pasar.
Penghujung 2025 menjadi ujian berat bagi Sumatera Barat akibat bencana alam di sejumlah wilayah. Polda Sumbar merespons dengan mengerahkan seluruh unsur, mulai dari Brimob hingga Sabhara, untuk evakuasi, pendirian dapur umum, serta layanan trauma healing bagi anak-anak di pengungsian.
“Seluruh elemen kami kerahkan untuk memastikan keselamatan masyarakat, termasuk pendampingan psikologis bagi korban,” ujar Gatot.
Proses identifikasi dan pemulasaraan jenazah dilakukan sesuai standar profesionalisme dengan pendekatan humanis, menegaskan peran Polri sebagai institusi yang hadir di saat krisis.
Menutup paparannya, Gatot kembali menegaskan bahwa reformasi internal merupakan keharusan dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik.
“Setiap personel harus bekerja atas nama tugas dan tanggung jawab negara, bukan karena tunduk pada sosok pimpinannya. Loyalitas utama kita harus tegak lurus kepada institusi, hukum, dan masyarakat,” tegasnya.
Capaian sepanjang 2025 tersebut diproyeksikan menjadi pijakan bagi Polda Sumbar untuk melanjutkan transformasi sebagai institusi penegak hukum yang profesional, humanis, dan dipercaya masyarakat. (rn/*/pzv)
Komentar