Padang, RANAHNEWS – Sorotan tajam mahasiswa terhadap isu-isu strategis di Sumatera Barat kembali menggema di Gedung DPRD Provinsi Sumbar, Padang, Senin (4/8/2025). Dalam aksi yang berlangsung damai, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat menyampaikan 12 tuntutan penting kepada lembaga legislatif daerah sebagai bentuk kepedulian terhadap arah kebijakan publik.
Koordinator Pusat BEM KM UNIDHA, mewakili Aliansi BEM SB 2025, menyerahkan langsung berkas tuntutan tersebut kepada Ketua DPRD Sumbar, Drs. H. Muhidi, M.M.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mahasiswa meminta DPR RI menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hingga seluruh pasal bermasalah diselesaikan. Mereka juga menolak segala bentuk pengaburan sejarah demi kepentingan politik.
Tuntutan lainnya menyoroti persoalan lingkungan dan tata kelola pemerintahan, seperti penolakan terhadap praktik deforestasi, pertambangan ilegal, serta rangkap jabatan di lingkup pemerintah. DPRD Sumbar juga diminta mengambil langkah atas dugaan pencemaran lingkungan dan penyebaran limbah oleh PT Incasi Raya.
Isu nasional turut disorot, seperti desakan terhadap DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Mahasiswa juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan banjir bandang serta perbaikan sistem mitigasi bencana.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan proyek Bendungan Singkarak dan PLTU Ombilin yang dinilai masih menyisakan masalah. Mahasiswa mendesak penyelesaiannya secara transparan dan bertanggung jawab. Terkait ketenagakerjaan, mereka menuntut penindakan terhadap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing tanpa izin dan mendorong perekrutan tenaga kerja lokal.
Terakhir, mahasiswa meminta program makan bergizi gratis dievaluasi agar tepat sasaran dan tidak menjadi beban anggaran yang tidak efektif.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Drs. H. Muhidi, M.M., menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan mahasiswa. Ia juga mengapresiasi keberanian dan semangat kritis mahasiswa sebagai bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami akan pelajari secara rinci seluruh aspirasi yang disampaikan. Mahasiswa adalah mitra strategis dalam menjaga arah kebijakan tetap berpihak pada rakyat,” tegas Muhidi. (rn/*/pzv)
Komentar